Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

A+
A-
0
A+
A-
0
Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Laman depan dokumen Perdirjen Per-20/BC/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Bea dan Cukai Askolani menerbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor Per-20/BC/2021 mengenai tata cara penyelesaian pemberitahuan pabean impor yang mengunakan mekanisme deklarasi inisiatif atau voluntary declaration berdasarkan temuan pejabat DJBC.

Askolani, melalui peraturan tersebut, menyatakan ketentuan voluntary declaration telah diatur dalam PMK 201/2020. Perdirjen itu kemudian dirilis untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberitahuan pabean impor yang menggunakan mekanisme voluntary declaration sekaligus memberikan pedoman pejabat DJBC dalam penyelesaian temuan tersebut.

"Pemberitahuan pabean impor dengan mekanisme deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dapat diajukan oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat," bunyi Pasal 2 ayat (1) Perdirjen Per-20/BC/2021, dikutip Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Waspada! LNSW Pastikan Tak Pernah Terbitkan Dokumen Excel BTKI 2022

Voluntary declaration merupakan pemberitahuan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat untuk memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.

Voluntary declaration dapat dilakukan apabila harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor. Voluntary declaration tersebut dilakukan terhadap substansi berupa harga futures; royalti; proceeds; biaya transportasi (freight); biaya asuransi; dan/ atau assist.

Nantinya, pejabat Bea Cukai akan melakukan penelitian tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dengan mekanisme voluntary declaration.

Baca Juga: Apa Itu Nota Hasil Intelijen dalam Kepabeanan dan Cukai?

Apabila diperoleh temuan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, pejabat Bea Cukai harus menyampaikan informasi tersebut kepada unit audit melalui sistem komputer pelayanan dan Kepala Kantor Pabean dengan mengajukan permohonan penelitian ulang atau audit kepabeanan.

Terhadap temuan tersebut, Kepala Kantor Pabean akan merekomendasikan untuk dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan. Setelahnya, unit audit melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan setelah batas waktu penyelesaian kewajiban pembayaran inisiatif atas nilai pabean atau voluntary payment on customs valuation dan/atau pelaporan.

Dalam hal hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan ditemukan adanya kesalahan atas nilai pabean, jenis dan/atau jumlah barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, importir akan dikenakan sanksi. Sanksi itu terdiri atas sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: DJBC Kembali Musnahkan Barang Kena Cukai Senilai Miliaran Rupiah

"Peraturan direktur jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [31 Desember 2021]," bunyi Pasal 8 beleid tersebut. (sap)

Topik : bea cukai, Dirjen Bea Cukai, voluntary declaration, bea impor, pajak impor, Perdirjen Per-20/BC/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 April 2022 | 07:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Rp9,2 Miliar, dari Sabu Hingga Rokok

Jum'at, 22 April 2022 | 17:15 WIB
TURKI

Dukung Proyek Gas Alam, Turki Jorjoran Beri Potongan Pajak

Jum'at, 22 April 2022 | 13:30 WIB
PMK 74/2022

Pembayaran Cukai Kembali Direlaksasi, DJBC: Ringankan Pelaku Usaha

Jum'at, 22 April 2022 | 11:30 WIB
PMK 74/2022

Penundaan Pelunasan Cukai Berlaku untuk Pemesanan Hingga Oktober 2022

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2