PENERIMAAN NEGARA

Setoran PNBP Sudah Lampaui Target 2023, Nilainya Capai Rp 494 Triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 28 November 2023 | 12:30 WIB
Setoran PNBP Sudah Lampaui Target 2023, Nilainya Capai Rp 494 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target awal yang telah ditetapkan dalam APBN 2023.

Hingga Oktober 2023, realisasi PNBP tercatat sudah mencapai Rp494,17 triliun atau 112% dari target dalam APBN 2023 senilai Rp441,39 triliun.

"Ini sudah melampaui target APBN. Sudah 12% di atas target kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Selasa (28/11/2023).

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Realisasi PNBP SDA migas sudah mencapai Rp97,8 triliun atau 74,6% dari target akibat penurunan harga ICP dan lifting migas. Walau realisasinya masih rendah, kinerja PNBP SDA migas mampu dikompensasi oleh PNBP jenis lainnya.

Sementara itu, PNBP SDA nonmigas sudah Rp116,8 triliun atau 180,3% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, tingginya capaian PNBP SDA nonmigas disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti baru bara lewat PP 26/2022.

"Kenaikan ini bukan karena harga. Harga batu bara kita mengalami penurunan cukup signifikan," ujarnya.

Baca Juga:
DJP: Putusan MK Pastikan Pemeriksaan Bukper Bukan Objek Praperadilan

Kemudian, realisasi PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) sudah mencapai Rp74,1 triliun atau 150,9% dari target. Tercapainya target PNBP KND didorong oleh setoran dividen oleh BUMN, terutamanya BUMN sektor perbankan.

"Untuk PNBP lainnya, sudah mencapai Rp133,4 triliun. Ini sudah melampaui target, yaitu 117,8% dari target APBN tahun ini," tutur Sri Mulyani.

Perlu dicatat, target PNBP pada APBN 2023 telah direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023. Melalui perpres tersebut, target PNBP direvisi naik menjadi senilai Rp515,8 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah