Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Setoran Pajak Tergerus, Kegiatan Pembangunan di Kota Ini Terhenti

A+
A-
1
A+
A-
1
Setoran Pajak Tergerus, Kegiatan Pembangunan di Kota Ini Terhenti

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews—Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan pengelolaan fiskal karena dampak Covid-19. Kondisi ini membuat pembangunan daerah menjadi terhambat.

“(Saat ini) semua kegiatan untuk belanja modal dan pembangunan kegiatan fisik dihentikan untuk sementara,” kata Asisten II Sekretaris Daerah Kota Mataram Mahmuddin Tura, Rabu (27/5/2020).

Mahmuddin menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak saat ini terus tergerus dan meleset dari perkiraan. Awalnya, PAD yang hilang diprediksi Rp128 miliar, tetapi dalam kalkulasi terbaru justru diprediksi menjadi Rp170 miliar.

Baca Juga: Sebar 1 Juta SPPT PBB, Pemda Janjikan Hadiah untuk Camat dan Lurah

Akibat melesetnya perhitungan PAD tersebut, proses pembangunan terhambat tahun ini. Apalagi bukan hanya PAD yang berkurang, tetapi dana transfer dari pemerintah pusat juga ikut berkurang karena pandemi Corona.

Hasil realokasi anggaran pada tahap pertama dana transfer APBN kepada Pemkot Mataram berkurang Rp70 miliar. Jumlah tersebut masih lebih rendah dari rencana awal yang akan dipangkas hingga Rp122 miliar.

“Total pendapatan diterima oleh Pemkot Mataram bakal hilang mencapai Rp250 miliar. Dari mana mau dicarikan lagi. Kalau kondisi begini bisa-bisa Kota Mataram kolaps alias bangkrut,” jelas Mahmuddin dilansir dari Suara NTB.

Baca Juga: Banyak Pemilik Kendaraan Menunggak, Piutang Pajak Sulut Tembus Rp80 M

Dengan kondisi PAD tersebut, lanjutnya, Pemkot akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja. Realokasi anggaran untuk penanganan Corona juga terus dilakukan dari Rp35 miliar pada tahap pertama dan Rp100 miliar pada tahap kedua.

Dia juga menambahkan apabila pandemi belum berakhir sampai enam bulan ke depan, maka anggaran untuk pembiayaan program pemerintah akan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu. (rig)

Baca Juga: Dorong WP Manfaatkan Diskon PBB, Pemkot Ini Sediakan Loket Keliling

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : target penerimaan pajak, efek virus corona, pembangunan daerah, kota mataram, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Januari 2023 | 09:30 WIB
KOTA CIMAHI

Antisipasi Kemungkinan Resesi, Pemkot Ini Kembali Beri Diskon PBB-P2

Selasa, 17 Januari 2023 | 19:00 WIB
KOTA DEPOK

Pacu Setoran Pajak Reklame, Pemkot Depok Mulai Sisir Mal-Mal

Minggu, 15 Januari 2023 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR

NJOP di Kota Bogor Bakal Dinaikkan Rata-Rata 30 Persen pada Tahun Ini

Minggu, 15 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN BOGOR

Pemkab Bogor Adakan Program Pemutihan dan Diskon PBB, Cek Jadwalnya

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham