KPP PRATAMA TABANAN

WP Ajukan Penghapusan NPWP, Pemeriksa Pajak Lakukan Kunjungan

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 April 2024 | 13:30 WIB
WP Ajukan Penghapusan NPWP, Pemeriksa Pajak Lakukan Kunjungan

Ilustrasi.

TABANAN, DDTCNews - Petugas pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan melakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali pada 13 Maret 2024.

Petugas pemeriksa pajak terdiri atas 2 orang pelaksana KPP Pratama Tabanan, yaitu Kadek Mahesa Gilang Arsana dan Ariella Dina Arasani. Petugas memeriksa atas permohonan penghapusan NPWP yang telah diajukan oleh wajib pajak.

“Kunjungan dilakukan dalam rangka pemeriksaan tujuan lain, yaitu penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,” kata Ariella dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Senin (15/4/2024).

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Dia menjelaskan pemeriksa pajak melakukan verifikasi data dan keterangan atas permohonan yang telah diajukan oleh wajib pajak dengan melakukan peminjaman dokumen dan meminta beberapa keterangan dari wajib pajak.

Dokumen serta informasi yang didapat ketika melakukan visit ke wajib pajak digunakan sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak permohonan wajib pajak.

Setelah visit dilakukan, tim pemeriksa pajak yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota tim akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP.

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

Ariella menjelaskan kunjungan ke wajib pajak dalam rangka pemeriksaan tujuan lain berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh wajib pajak yang bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

“Wajib pajak mudah dihubungi dan sangat kooperatif selama pemeriksaan berlangsung dengan memberikan data dan keterangan secara lengkap,” tutur Ariella. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya