Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Setoran Pajak Seret, DBH Dipangkas Hampir Rp800 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Pajak Seret, DBH Dipangkas Hampir Rp800 Miliar

Bupati Batang Wihaji (tengah) melihat benih bawang putih kualitas ekpsor saat pelepasan ekspor bawang putih ke Taiwan di Balai Penyuluhan Pertanian, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (25/9/2020). Dana bagi hasil  yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada RAPBN 2021 yang disetujui Badan Anggaran DPR mencapai Rp101,96 triliun, lebih rendah Rp786,9 miliar dari target awal Rp102,74 triliun. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) pada RAPBN 2021 yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencapai Rp101,96 triliun, lebih rendah Rp786,9 miliar dari target awal yang sebesar Rp102,74 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak yang disalurkan kepada pemda mencapai Rp46,32 triliun, sedangkan DBH SDA tercatat Rp35,63 triliun. Kurang bayar DBH yang akan disalurkan pada 2021 mencapai Rp20 triliun.

"Penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasar realisasi penerimaan sesuai dengan kondisi keuangan negara mempertimbangkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan penanggulangan Covid-19," bunyi Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: Simak, Sri Mulyani Cerita Soal Rencana Belanja Teknologi 2021

Sesuai dengan ketentuan penghitungan DBH Pajak, alokasi DBH Pajak yang ditetapkan setiap tahun disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak dalam 3 tahun terakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2020 yang diproyeksikan tidak akan mencapai target Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 membuat DBH Pajak yang diberikan kepada pemda juga berkurang pada tahun depan.

"Ada risiko penerimaan pajak tahun 2020 yang lebih rendah dari targetnya dalam Perpres No. 72/2020," tulis Banggar DPR RI dalam Laporan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2021.

Baca Juga: Sebut 2021 Masih Jadi Periode Bertahan, Ini Saran Chatib Basri

Secara khusus, penyaluran DBH 2021 diharapkan dapat mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) diharapkan mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan dan mendukung perekonomian daerah. DBH CHT yang wajib digunakan untuk JKN mencapai 50% dari DBH CHT yang ditransfer.

Adapun DBH Dana Reboisasi juga didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan bibit atau benih bagi petani serta pemberian sarana produksi pada sektor pertanian dan peternakan di daerah. (Bsi)

Baca Juga: Wah, Ketergantungan Terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Turun

Topik : DBH pajak, APBN 2021, dana transfer
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 September 2020 | 10:47 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 09 September 2020 | 15:03 WIB
DANA ALOKASI UMUM
Rabu, 09 September 2020 | 14:06 WIB
RAPBN 2021
Rabu, 09 September 2020 | 08:23 WIB
RAPBN 2021
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG