Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Setelah Pandemi, OECD Rekomendasikan Penerapan Pajak Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Setelah Pandemi, OECD Rekomendasikan Penerapan Pajak Ini

Markas OECD di Paris, Prancis. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai negara-negara perlu segera mendorong kebijakan perpajakan yang progresif dan dapat memitigasi perubahan iklim.

Dalam Economic Outlook yang baru saja dipublikasikan Rabu (10/6/2020), OECD menyarankan kepada otoritas pajak di berbagai negara untuk mengenakan carbon tax atau pajak karbon.

Dari sisi belanja, OECD juga mendorong negara-negara untuk mengurangi subsidi yang diberikan atas konsumsi bahan bakar fosil seperti migas dan komoditas pertambangan.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penyerahan Jasa Perdagangan di Luar Daerah Pabean

"Langkah ini tidak hanya mengatasi kegagalan pasar (market failure), tetapi juga membawa perubahan pada ekonomi untuk mengurangi dampak perubahan iklim," tulis OECD dalam laporannya.

Selain untuk memitigasi perubahan iklim, perlu ada kebijakan perpajakan yang mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi ke depan setelah ekonomi pulih pascapandemi Covid-19.

OECD memproyeksikan utang pemerintah ke depan meningkat akibat kebijakan utang dalam rangka membiayai kebijakan-kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Beberapa kebijakan perpajakan yang perlu didorong ke depan untuk meningkatkan penerimaan negara pascapandemi antara lain memaksimalkan perolehan pajak dari pajak pertambahan nilai (PPN) serta mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi.

OECD memahami ruang maksimalisasi penerimaan PPN pascakrisis perekonomian cenderung terbatas. Namun, maksimalisasi penerimaan dari PPN menurut OECD bagaimanapun harus tetap diusahakan.

Langkah untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi juga dinilai bakal memperkuat kemampuan negara untuk meningkatkan penerimaan.

Baca Juga: Implementasi PMK 89/2020, DJP: Tidak Ada Aplikasi Baru

Agenda reformasi ini perlu dikoordinasikan dengan baik oleh masing-masing negara agar tidak timbul praktik penghindaran pajak dan tidak timbul perang dagang yang diakibatkan oleh sengketa perpajakan. (Bsi)

Topik : OECD, pajak karbon, PPN, pandemi Corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 Juli 2020 | 09:53 WIB
FILIPINA
Rabu, 29 Juli 2020 | 16:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Rabu, 29 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:06 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020