Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Setelah Hillary, Kini Giliran Yayasan Donald Trump

A+
A-
0
A+
A-
0
Setelah Hillary, Kini Giliran Yayasan Donald Trump

WASHINGTON, DDTCNews – Tim kampanye Donald Trump, melansir detail baru terkait kewajiban perpajakan calon Presiden Amerika Serikat (AS) ini. Pasalnya, kemunculan berita mengenai yayasan amal milik Donald yang memberikan donasi kepada grup politik mulai mengganggu nama baik Donald Trump.

Juru bicara tim kampanye Donald Trump, Hope Hicks menyatakan dalam tulisannya bahwa tidak mungkin yayasan amal tersebut memberi donasi kepada grup politik tertentu.

“Ini semua adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kita semua tahu bahwa sumbangan amal dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan pemerintah melarang adanya pembayaran amal untuk kepentingan politik,” katanya, kemarin (8/9).

Baca Juga: Trump Larang TikTok, Perang Pasar Digital AS-China Memanas

Untuk meyakinkan masyarakat, semua kontribusi politik yang diterima oleh tim kampanye tersebut sudah dipublikasikan dan menjadi barang publik. Begitu pula dengan semua pengeluaran yang dilakukan oleh yayasan amal terkait.

Saat ini, Donald beserta tim kampanyenya sedang berada dibawah pengawasan pemerintah AS. Pasalnya, yayasan amal milik Donald telah memberikan sejumlah hadiah kepada Pam Bondi yang pada tahun 2013 sedang berkampanye menjadi Jaksa Umum Florida.

Meski demikian, pembayaran kepada Pam Bondi senilai $25 ribu atau Rp326,7 juta pada tahun 2013 lalu adalah salah satu pengecualian.

Baca Juga: Dorong Warga Berwisata, Insentif Kredit Pajak Disiapkan

Yayasan tersebut salah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan bahwa pembayaran tersebut ditujukan untuk Justice For All, sebuah grup yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kampanye Pam Bondi saat itu.

Dilansir The Wall Street Journal, sebenarnya Donald memang sering menggunakan uang pribadinya untuk memberi kontribusi bagi kampanye politik. Sedangkan uang dari yayasannya, hanya digunakan untuk memberi kado amal.

Di sisi lain, sebelumnya pengawasan juga dilakukan terhadap Hillary Clinton. Melalui yayasan yang didirikan oleh suaminya, Hillary diduga telah melakukan penyalahgunaan atas nama yayasan untuk menghindari pajak. Namun sampai saat ini, hal tersebut belum dapat dibuktikan. (Gfa)

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Produk China, Trump Siapkan Insentif Pajak

Topik : berita pajak internasional, profil perpajakan amerika serikat, donald trump, pemilihan presiden
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 17 Desember 2019 | 15:35 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 05 November 2019 | 18:43 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 12 September 2019 | 10:54 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 29 Agustus 2019 | 14:14 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021