Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Serapan Anggaran Dua Provinsi Ini Masih di Bawah 25%, Ini Sebabnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Serapan Anggaran Dua Provinsi Ini Masih di Bawah 25%, Ini Sebabnya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Dalam Negeri menyebutkan terdapat dua provinsi yang realisasi belanjanya belum mencapai 25% sepanjang semester I/2020 ini yaitu Papua dan Sulawesi Tenggara.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan realisasi belanja Papua hanya 21,57%, sedangkan Sulawesi Tenggara baru 24,56%. Angka tersebut, lanjutnya, jauh di bawah rata-rata provinsi.

"Dari kacamata kacamata belanja, pemda ini cenderung hati-hati untuk belanja," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Rata-rata realisasi belanja di 34 provinsi secara nasional mencapai 47,36%. Dari 34 provinsi, hanya lima provinsi yang realisasinya di atas rata-rata nasional, yakni DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%.

Untuk kabupaten/kota, rata-rata realisasi secara nasional mencapai 47,36%. Kabupaten/kota dengan realisasi belanja tertinggi adalah Kabupaten Tegal sebesar 60,06%, diikuti Kabupaten Kutai Timur 56,78% dan Kabupaten Bener Meriah 56,55%.

Meski terdapat pemerintah kabupaten/kota dengan realisasi belanja menembus 60%, masih terdapat 29 kabupaten/kota yang realisasi belanjanya masih di bawah 25%. Misal, Kabupaten Deiyai yang hanya 15,28%, diikuti Kabupaten Boven Digoel sebesar 16,46%.

Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Menurut Ardian realisasi belanja yang rendah tersebut disebabkan oleh kepala daerah yang terlalu berhati-hati membelanjakan APBD-nya karena khawatir pendapatan asli daerahnya belum pulih dalam empat hingga lima bulan mendatang.

"Di satu sisi, komposisi belanja bisa dikatakan masih memperhatikan dampak pandemi Covid ini," ujarnya.

Ardian juga menilai realisasi belanja yang rendah karena kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer.

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Selain itu, pemda juga memiliki kecenderungan melakukan lelang pada kuartal kedua dan pihak ketiga baru akan menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan itu pada akhir tahun.

Kemendagri lantas meminta pemda mempercepat penyerapan anggaran melalui UMKM, revitalisasi sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Pemda juga diminta memberikan dukungan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemda juga diminta meninjau ulang pelaksanaan kontrak kerja kegiatan yang berpotensi tidak terselesaikan sampai akhir tahun, serta menunda pelaksanaan kontrak yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Menurut Ardian, keterlibatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tetap diperlukan untuk memberikan asistensi dan pengawasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah. (rig)

Topik : kinerja apbd, serapan anggaran, kemendagri, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhdori

Kamis, 13 Agustus 2020 | 12:48 WIB
Pertanian, Peternakan, dan insfratruktur desa satu hal yang paling penting untuk diperhatikan, kami orang desa masih terkendala diinsfratruktur jalan yang rusak, sehingga susah memasarkan hasil pertanian atau pertenakan. #MariBicara
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Temui Kesulitan Pakai e-Bupot Unifikasi? DJP Siapkan Pendampingan

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Kamis, 16 September 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Mulai Pulih, DJP Yakin Pertumbuhan Penerimaan Capai Target