Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sepakati Konsensus, Negara ini Tunda Pungut Pajak Digital Hingga 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Sepakati Konsensus, Negara ini Tunda Pungut Pajak Digital Hingga 2024

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada resmi menunda pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) berkat tercapainya konsensus atas solusi 2 pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland mengatakan DST yang awalnya akan dikenakan pada 1 Januari 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 1 Januari 2024. Bila proposal tak kunjung terealisasi, DST akan dikenakan pada 2024 dan berlaku secara retroaktif.

"DST harus dibayar pada 2024 atas seluruh pendapatan yang diperoleh sejak 1 Januari 2022. Kami berharap Pilar 1 benar-benar diimplementasikan tepat waktu sehingga DST tak perlu dikenakan," katanya seperti dilansir nationalpost.com, dikutip pada Minggu (17/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Pada Mei 2021, Kanada berencana mengenakan DST dengan tarif 3% atas perusahaan digital global seperti Netflix dan Spotify. Tambahan setoran pajak dari DST diprediksi mencapai CA$4,2 miliar atau Rp47,9 triliun dalam waktu 5 tahun.

Seperti diketahui, sebanyak 136 dari 140 yurisdiksi anggota Inclusive Framework telah sepakat untuk merealokasikan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima korporasi multinasional kepada yurisdiksi pasar.

Sementara itu, OECD masih akan terus menjalin komunikasi dengan 4 negara Inclusive Framework yang belum menyetujui proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Empat negara tersebut antara lain Kenya, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Adapun 136 yurisdiksi berkomitmen untuk tidak mengenakan DST terhitung sejak Oktober 2021 hingga akhir 2023.

"Masih terdapat beberapa yurisdiksi yang belum menyetujui solusi 2 pilar, OECD akan terus berkomunikasi dengan mereka dan menjembatani perbedaan yang ada," sebut OECD dalam laporannya berjudul Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. (rig)

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata
Topik : kanada, pajak digital, DST, OECD, konsensus pajak global, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’