Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

A+
A-
5
A+
A-
5
Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pembebasan PPN atas penyerahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya. Perlu dipahami, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.

Pada 2007, wajib pajak mempunyai 126 gerai yang dimiliki sendiri dan 30 gerai yang dimiliki penerima waralaba (frainchisee). Untuk semua gerai, bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya disediakan wajib pajak.

Otoritas pajak melakukan koreksi karena terdapat penyerahan bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya kepada frainchisee yang tidak dilaporkan dan tidak dipungut PPN. Otoritas pajak menilai terhadap penyerahan bahan baku tersebut seharusnya dikenakan PPN. Sebab, daging ayam yang diserahkan dinilai telah melalui proses pengolahan tertentu.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan pihaknya telah melakukan penyerahan ayam utuh dan tanpa diolah kepada pihak frainchisee. Berdasarkan pada PP 7/2007, penyerahan komoditas peternakan, perikanan, dan pertanian diklasifikasikan sebagai barang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pemungutan PPN. Menurut wajib pajak, pihak otoritas pajak telah keliru dalam melakukan koreksi.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat impor dan/atau penyerahan komoditas peternakan berupa ayam, itik, puyuh, dan lainnya tanpa diolah, disembelih, dibersihkan, beku ataupun hidup dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP 7/2007).

Dalam perkara ini, wajib pajak telah melakukan penyerahan daging ayam utuh dan tanpa diolah. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan penyerahan bahan baku dari wajib pajak kepada frainchisee tidak dikenakan PPN. Koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Dengan demikian, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37313/PP/M.IV/16/2012 tanggal 20 Maret 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 4 Juli 2012.

Terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPN atas penyerahan bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, dan pembungkus kepada frainchisee sebesar Rp8.577.931.553. Kedua, koreksi DPP PPN atas lain-lain senilai Rp516.221.514 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.

Baca Juga: NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

Pada 2007, Termohon PK mempunyai 126 gerai yang dimiliki sendiri dan 30 gerai yang dimiliki oleh penerima waralaba (frainchisee). Untuk semua gerai, bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan bentuk lainnya disediakan Termohon PK.

Dalam perkara ini, Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat penyerahan bahan baku kepada frainchisee yang tidak dilaporkan dan tidak dipungut PPN. Pemohon PK menyatakan untuk penyerahan bahan baku tersebut seharusnya dikenakan PPN.

Penyerahan daging ayam tetap dikenakan PPN sebab daging ayam tersebut telah melalui proses pengolahan tertentu. Dengan adanya proses pengolahan ayam maka terdapat adanya pertambahan nilai atas suatu barang.

Baca Juga: Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Adapun daging ayam yang dapat dibebaskan dari PPN adalah daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

Pada saat pemeriksaan, Pemohon PK telah meminta bukti-bukti yang dapat mendukung menyelesaian sengketa. Namun, sampai berakhirnya pemeriksaan, Termohon PK tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha secara lengkap. Padahal, bukti-bukti yang dimaksud dapat menunjukkan jenis bahan baku yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee.

Apabila ayam yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee benar-benar dibebaskan dari PPN maka seharusnya transaksi tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT. Dalam konteks ini Termohon PK tidak melakukan pelaporan atas penyerahan ayam yang dibebaskan PPN dalam SPT.

Baca Juga: Setelah Pungut PPN, Oman Bakal Kenakan PPh Orang Pribadi Mulai 2024

Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemohon PK menghitung besaran penyerahan bahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya secara jabatan dan berdasarkan pada data yang dimilikinya saja.

Selain itu, Pemohon PK juga melakukan koreksi DPP PPN atas lain-lain. Terhadap hal tersebut, koreksi dilakukan karena terdapat penghitungan rekonsiliasi peredaran usaha yang tidak tepat. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyatakan koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Dalam perkara ini, Termohon PK telah melakukan penyerahan ayam utuh dan tanpa diolah kepada pihak frainchisee.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN Akibat Selisih Penerimaan Kas dan Saldo Piutang

Pemohon PK menyatakan berdasarkan pada PP 7/2007, penyerahan komoditas peternakan, perikanan, dan pertanian diklasifikasikan sebagai barang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pemungutan PPN. Menurut Termohon PK, pihak Pemohon PK telah keliru dalam melakukan koreksi.

Pertimbangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding tidak dapat dibenarkan. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPN atas penyerahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lain-lain yang merupakan bahan baku yang dikirim kepada frainchisee sebesar Rp8.577.931.553 dan koreksi DPP PPN atas lain-lain senilai Rp516.221.514 tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Dorong Fasilitas Endorsement, Petugas Pajak Sebut WP Bisa Untung Besar

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, daging ayam yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee tergolong sebagai barang-barang yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar dan sesuai fakta serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Wacana e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Dampak ke UMKM Perlu Ditimbang

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Ahmadanoval

Senin, 12 September 2022 | 06:16 WIB
harus nya pihak fiskus dlm hal ini pemeriksa sdh menerapkan prinsip pemungutan pemeriksaan di awal. sehingga tdk berlarut sd pk. namun memang pemeriksa ada yg berharap dapat uang suap dari wp atas temuan tersebut. pihak fiskus harus menghukum berat pemeriksa, keberatan, dan banding u menimbulkan efe ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Kemplang Pajak Sampai Ratusan Juta, Tanah Milik Direktur Ini Disita

Sabtu, 17 September 2022 | 14:30 WIB
KP2KP SINJAI

Rumah Mewah Ini Didatangi Petugas Pajak, Ternyata Belum Setor PPN KMS

Sabtu, 17 September 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Wah! Ternyata Banyak WP Tak Tahu Pemanfaatan MAP dalam Sengketa Pajak

Sabtu, 17 September 2022 | 10:00 WIB
UNI EMIRAT ARAB

Pertama di Dunia, UEA Luncurkan VAT Refund Paperless Untuk Turis Asing

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara