Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

A+
A-
5
A+
A-
5
Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pembebasan PPN atas penyerahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya. Perlu dipahami, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.

Pada 2007, wajib pajak mempunyai 126 gerai yang dimiliki sendiri dan 30 gerai yang dimiliki penerima waralaba (frainchisee). Untuk semua gerai, bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya disediakan wajib pajak.

Otoritas pajak melakukan koreksi karena terdapat penyerahan bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya kepada frainchisee yang tidak dilaporkan dan tidak dipungut PPN. Otoritas pajak menilai terhadap penyerahan bahan baku tersebut seharusnya dikenakan PPN. Sebab, daging ayam yang diserahkan dinilai telah melalui proses pengolahan tertentu.

Baca Juga: Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan pihaknya telah melakukan penyerahan ayam utuh dan tanpa diolah kepada pihak frainchisee. Berdasarkan pada PP 7/2007, penyerahan komoditas peternakan, perikanan, dan pertanian diklasifikasikan sebagai barang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pemungutan PPN. Menurut wajib pajak, pihak otoritas pajak telah keliru dalam melakukan koreksi.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat impor dan/atau penyerahan komoditas peternakan berupa ayam, itik, puyuh, dan lainnya tanpa diolah, disembelih, dibersihkan, beku ataupun hidup dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP 7/2007).

Dalam perkara ini, wajib pajak telah melakukan penyerahan daging ayam utuh dan tanpa diolah. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan penyerahan bahan baku dari wajib pajak kepada frainchisee tidak dikenakan PPN. Koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Dengan demikian, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37313/PP/M.IV/16/2012 tanggal 20 Maret 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 4 Juli 2012.

Terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPN atas penyerahan bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, dan pembungkus kepada frainchisee sebesar Rp8.577.931.553. Kedua, koreksi DPP PPN atas lain-lain senilai Rp516.221.514 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Terbitkan Pedoman Baru Penyesuaian Pelaksanaan Sidang

Pada 2007, Termohon PK mempunyai 126 gerai yang dimiliki sendiri dan 30 gerai yang dimiliki oleh penerima waralaba (frainchisee). Untuk semua gerai, bahan baku berupa ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan bentuk lainnya disediakan Termohon PK.

Dalam perkara ini, Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat penyerahan bahan baku kepada frainchisee yang tidak dilaporkan dan tidak dipungut PPN. Pemohon PK menyatakan untuk penyerahan bahan baku tersebut seharusnya dikenakan PPN.

Penyerahan daging ayam tetap dikenakan PPN sebab daging ayam tersebut telah melalui proses pengolahan tertentu. Dengan adanya proses pengolahan ayam maka terdapat adanya pertambahan nilai atas suatu barang.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal

Adapun daging ayam yang dapat dibebaskan dari PPN adalah daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

Pada saat pemeriksaan, Pemohon PK telah meminta bukti-bukti yang dapat mendukung menyelesaian sengketa. Namun, sampai berakhirnya pemeriksaan, Termohon PK tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha secara lengkap. Padahal, bukti-bukti yang dimaksud dapat menunjukkan jenis bahan baku yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee.

Apabila ayam yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee benar-benar dibebaskan dari PPN maka seharusnya transaksi tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT. Dalam konteks ini Termohon PK tidak melakukan pelaporan atas penyerahan ayam yang dibebaskan PPN dalam SPT.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Lagi

Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemohon PK menghitung besaran penyerahan bahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lainnya secara jabatan dan berdasarkan pada data yang dimilikinya saja.

Selain itu, Pemohon PK juga melakukan koreksi DPP PPN atas lain-lain. Terhadap hal tersebut, koreksi dilakukan karena terdapat penghitungan rekonsiliasi peredaran usaha yang tidak tepat. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyatakan koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Dalam perkara ini, Termohon PK telah melakukan penyerahan ayam utuh dan tanpa diolah kepada pihak frainchisee.

Baca Juga: Pemerintah Tangguhkan Pengenaan PPN atas Bahan Baku Produk Ekspor

Pemohon PK menyatakan berdasarkan pada PP 7/2007, penyerahan komoditas peternakan, perikanan, dan pertanian diklasifikasikan sebagai barang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pemungutan PPN. Menurut Termohon PK, pihak Pemohon PK telah keliru dalam melakukan koreksi.

Pertimbangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding tidak dapat dibenarkan. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPN atas penyerahan ayam, bumbu, saus, pembungkus, dan lain-lain yang merupakan bahan baku yang dikirim kepada frainchisee sebesar Rp8.577.931.553 dan koreksi DPP PPN atas lain-lain senilai Rp516.221.514 tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Dampak Insentif Pajak Mobil Ditanggung Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, daging ayam yang dikirimkan Termohon PK kepada frainchisee tergolong sebagai barang-barang yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar dan sesuai fakta serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Ada PPKM Darurat, Ini Proyeksi Pemerintah Soal Penerimaan PPN

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 Juli 2021 | 17:21 WIB
SE-12/PP/2021

Persidangan Pengadilan Pajak Masih Dihentikan Sampai 23 Juli 2021

Senin, 19 Juli 2021 | 18:16 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Entertainment Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Senin, 19 Juli 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Iduladha 2021, Begini Aspek Pajak untuk Hewan Kurban

Senin, 19 Juli 2021 | 10:14 WIB
REVISI UU KUP

PPnBM Diganti PPN Bertarif Lebih Tinggi, Penerimaan Pajak Bisa Naik

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak