Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pajak Terus Meningkat, DJP Bakal Evaluasi Putusan Pengadilan

A+
A-
5
A+
A-
5
Sengketa Pajak Terus Meningkat, DJP Bakal Evaluasi Putusan Pengadilan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menerapkan sejumlah strategi dalam menyikapi tren jumlah sengketa pajak yang meningkat di Pengadilan Pajak, termasuk dalam menekan persentase kekalahan otoritas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan minimalisasi jumlah sengketa pajak dan upaya menekan angka persentase kekalahan DJP di pengadilan pajak merupakan pekerjaan rumah otoritas dalam bidang litigasi.

Untuk itu, sambungnya, salah satu strategi yang akan dilakukan DJP adalah melakukan evaluasi atas putusan pengadilan. Menurutnya, hasil putusan pengadilan dapat menjadi landasan untuk memperbaiki aturan perpajakan.

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

"[Strategi DJP] melakukan evaluasi atas putusan pengadilan sebagai bahan untuk perbaikan regulasi," katanya, Selasa (13/4/2021).

Neil menjabarkan upaya evaluasi hasil putusan pengadilan sebagai rujukan perbaikan regulasi memiliki manfaat ganda. Pertama, perbaikan regulasi dengan basis fatwa hukum diharapkan mampu menekan potensi terjadinya sengketa yang berulang dengan wajib pajak.

Kedua, evaluasi menjadi basis otoritas melakukan perbaikan dalam implementasi proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum pajak. Dengan demikian, upaya menekan sengketa pajak yang mengalir ke pengadilan mulai diupayakan dari sisi hulu.

Baca Juga: Aturan Baru Pencatatan & Pembukuan untuk Perpajakan, Download di Sini

"Jadi sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulunya," tutur Neil.

Dia menambahkan strategi DJP untuk menekan sengketa pajak bukan berarti menutup pintu wajib pajak melakukan keberatan, banding dan upaya hukum lainnya. Menurutnya, hak-hak wajib pajak tetap menjadi atensi utama otoritas termasuk dalam ranah penegakan hukum.

"Keberatan, banding dan upaya hukum lainnya adalah hak setiap wajib pajak. Wajib pajak yang tidak puas dengan ketetapan dari DJP dipersilakan mengajukan permohonan upaya hukum. Ini merupakan suatu bentuk keadilan DJP untuk wajib pajak," ujarnya.

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Berdasarkan data dari Pengadilan Pajak, jumlah berkas sengketa yang masuk sepanjang tahun lalu mencapai 16.634 berkas. Jumlah itu naik 10,5% dibandingkan dengan jumlah berkas sengketa pada 2019 yang mencapai 15.048 berkas.

Gugatan atau banding yang ditujukan kepada dirjen pajak masih mendominasi berkas sengketa yang disampaikan kepada pengadilan. Tahun lalu, dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat dalam 14.660 berkas sengketa.

Jumlah berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat dirjen pajak pada 2020 mencapai 88,1% dari total berkas sengketa yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak. Jumlah tersebut juga tercatat naik 13,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (rig)

Baca Juga: Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya

Topik : pengadilan pajak, sengketa pajak, ditjen pajak, aturan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 15 April 2021 | 22:05 WIB
a.Sklo terlihat banyak kasus berujung pd peradilan pajak... tentu perlu dievaluasi yi antara persepsi (intepretasi) WP Vs Fiskus dlm implementasikan scr riel ktt UU yg ada,.. atau Ketentuan sendiri yg tidak mampu memberikan kepastian hukum. Kemampuan fiskus dlm pembuktian cfm ketentuan menjadi moda ... Baca lebih lanjut

Henry Dharmawan

Selasa, 13 April 2021 | 17:48 WIB
Evaluasi kebijakan pajak berdasarkan hasil putusan pengadilan sudah seharusnya dilakukan. Hal ini mengingat adanya berbagai kasus yang berulang sehingga menimbulkan compliance cost yang lebih bagi wajib pajak. Dengan demikian, kedepannya diharapkan angka sengketa pajak yang berulang bisa ditekan.
1
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:30 WIB
JERMAN
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:06 WIB
SIMPANAN BANK UMUM
Kamis, 17 Juni 2021 | 13:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 17 Juni 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA