PROVINSI JAWA TIMUR

Sengaja Tidak Setorkan Pajak, Terdakwa Divonis Penjara dan Denda

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Mei 2023 | 16:02 WIB
Sengaja Tidak Setorkan Pajak, Terdakwa Divonis Penjara dan Denda

Ilustrasi. (https://pn-gresik.go.id/)

GRESIK, DDTCNews - Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik Jawa Timur menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan berinisial SMR pada Senin (22/5/2023). Tindak pidana ini dilakukan oleh SMR melalui CV DKM yang berdomisili di Kabupaten Gresik.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik menyatakan terdakwa SMR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidan perpajakan. Koordinasi juga akan terus dilaksanakan dengan aparat penegak hukum di wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:
Sertel Kedaluwarsa, Wajib Pajak Bisa Ajukan yang Baru secara Online

“[Koordinasi dilakukan] untuk menindak wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (26/5/2023).

Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda senilai Rp1,1 miliar. Apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap harta kerkayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Jika terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar denda, terhadap terdakwa akan dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda selama 4 bulan.

Baca Juga:
Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Tempat Usaha Pengolahan Aspal

Seperti disampaikan sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan SMR berlangsung pada masa pajak Juni-Agustus 2020. Atas tindakannya, SMR disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hal tersebut dikarenakan wajib pajak sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Agustin mengimbau kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika membutuhkan informasi perpajakan, wajib pajak dapat mengunjungi helpdesk kantor pelayanan pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak 1500200. (kaw)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 15:00 WIB KP2KP PINRANG

Sertel Kedaluwarsa, Wajib Pajak Bisa Ajukan yang Baru secara Online

Senin, 25 September 2023 | 10:30 WIB KP2KP DABO SINGKEP

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Tempat Usaha Pengolahan Aspal

Minggu, 24 September 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Anggarkan Rp14,6 Triliun untuk Bangun Jalan Daerah

Minggu, 24 September 2023 | 13:30 WIB PROVINSI RIAU

Bahas Raperda, DPRD Minta Kendaraan Bekas Kena Pajak Lebih Ringan

BERITA PILIHAN
Senin, 25 September 2023 | 17:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Fenomena El Nino Berdampak ke Inflasi? Ini Kata Kemenkeu

Senin, 25 September 2023 | 16:45 WIB REFORMASI PAJAK

Target Pajak Terus Naik, DJP Komitmen Perbaiki Struktur Organisasi

Senin, 25 September 2023 | 16:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penilaian Kantor dan Lapangan dalam Penentuan NJOP?

Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB PMK 92/2023

Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Senin, 25 September 2023 | 12:26 WIB ANALISIS PAJAK

Perlukah Pengenaan Pajak Pencemaran Lingkungan?

Senin, 25 September 2023 | 11:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Komite Kepatuhan, KPP Terbitkan SP2DK Harus Berdasarkan Data Pusat

Senin, 25 September 2023 | 11:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Harga Gula Pasir, BPS Ungkap Dampaknya ke Inflasi