Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mempertimbangkan adanya perluasan cakupan insentif tax allowance. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (9/8/2022).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pada saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian atas sektor-sektor yang dirasa perlu mendapatkan insentif tersebut.

“Kita mempertahankan [tax allowance], tinggal perluasannya saja. Kita lihat [sektor] mana yang paling penting," ujar Bahlil.

Baca Juga: Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Seperti diketahui, pemberian insentif tax allowance kepada wajib pajak badan dalam negeri diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) 78/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2020 s.t.d.d PMK 96/2020.

Insentif diberikan untuk bidang usaha tertentu dan bidang usaha tertentu di daerah tertentu yang memiliki nilai investasi tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, dan kandungan lokal tinggi. Ada 166 bidang usaha tertentu dan 17 bidang usaha tertentu di daerah tertentu yang dapat memanfaatkan tax allowance.

Selain rencana perluasan cakupan penerima insentif tax allowance, ada pula bahasan terkait dengan proyeksi penerimaan negara pada 2023 dalam penyusunan RAPBN dan nota keuangan. Kemudian, ada juga bahasan tentang aplikasi pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pertimbangan Pemberian Insentif Tax Allowance

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan meskipun tengah mempertimbangkan penambahan cakupan pemanfaat tax allowance, pemerintah tidak akan memberikan insentif itu ke semua sektor. Pemerintah akan melihat kelayakannya.

"Kita lihat berapa IRR (internal rate of return)-nya, berapa lama breakeven point-nya, berapa lapangan pekerjaannya, lokasinya bagaimana, transfer of knowledge-nya bagaimana. Itu yang akan menjadi referensi pemberian insentif,” ujar Bahlil. (DDTCNews)

Pengajuan Insentif Pajak Lewat OSS

Kementerian Investasi/BKPM mengeklaim insentif pajak dapat diberikan melalui Online Single Submission (OSS) dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Sepanjang data dan dokumen disampaikan secara komprehensif, proses permohonan berjalan cepat.

Baca Juga: Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

"Sepanjang jujur dan datanya komprehensif, cepat. Tidak lebih dari 1 bulan sepanjang semuanya sudah lengkap,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (DDTCNews)

Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai berkah lonjakan harga komoditas pada penerimaan negara akan segera berakhir. Dalam penetapan target penerimaan negara pada 2023, lanjutnya, windfall karena kenaikan harga komoditas diperkirakan tidak akan berlanjut.

"Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan," katanya.

Baca Juga: Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan terus memperhatikan tren harga komoditas global dalam penetapan target penerimaan negara tahun depan. Dalam hal ini, APBN harus siap apabila penerimaan negara 2023 tidak setinggi tahun ini. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Defisit APBN 2022

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memperkirakan defisit APBN 2022 akan lebih kecil dari outlook pemerintah sebesar 3,92% terhadap produk domestik bruto (PDB). Apalagi, realisasi APBN hingga Juli 2022 masih mengalami surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57% PDB.

"Ada ruang bagi kita untuk menjaga ini bahkan bisa [defisit APBN] lebih rendah lagi sampai ke akhir tahun 2022," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Kena PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Sewa Tanah Tak Kena PPh Final UMKM 0,5%

Aplikasi Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 25

Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan aplikasi pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan PMK 114/2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (9/8/2022).

Wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif hingga Juni 2022 harus menyampaikan kembali pemberitahuan. Pemberitahuan ulang dilakukan untuk mendapat pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 hingga Desember 2022. Ketentuan ini tercantum dalam PMK 3/2022 s.t.d.d PMK 114/2022.

“Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan …. berdasarkan PMK 3/PMK.03/2022 … , harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak,” penggalan Pasal II PMK 114/2022. (DDTCNews)

Baca Juga: Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Perubahan Alamat Berbeda KPP

Jika melakukan perubahan alamat yang berbeda dengan wilayah kerja kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar, wajib pajak perlu mengajukan permohonan pemindahan. Contact center DJP Kring Pajak mengatakan layanan permohonan pemindahan wajib pajak belum tersedia secara online.

Untuk perubahan alamat yang sudah berbeda dari wilayah KPP terdaftar, wajib pajak dapat mengisi formulir https://pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-pemindahan-wajib-pajak dilengkapi dengan dokumen pendukung. (DDTCNews)

Akurasi Data Wajib Pajak

Akurasi data akan menentukan kualitas pengembangan compliance risk management (CRM). Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Hantriono Joko Susilo mengatakan pada dasarnya, dari sisi pembangunan infrastruktur teknologi informasi tidak ditemukan hambatan yang berarti. Namun, perhatian besarnya terletak pada kondisi data.

Baca Juga: Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

“Jika datanya tidak bagus, baik dari data internal maupun eksternal, maka hasilnya tidak akan bagus juga. Sistem yang harus kita kembangkan adalah yang terkait data itu sendiri,” ujarnya, dikutip dari buku CRM-BI Langkah Awal Menuju Data Driven Organization. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, BPKM, OSS, Ditjen Pajak, DJP, tax allowance

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy