Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

'Saya Sendiri yang Akan Tanda Tangan'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Saya Sendiri yang Akan Tanda Tangan'

Presiden Soeharto (kiri) memimpin sidang kabinet yang dihadiri Radius Prawiro (ketiga kiri). (Foto: Kompas/ JB Suratno)

SEJARAH pemeriksaan sekaligus pemberantasan korupsi pajak di era modern Indonesa mungkin berawal dari perintah Presiden Soeharto. Kisahnya bermula pada 1986, ketika satu importir di Surabaya, setelah diperiksa aparat pajak, menerima pencairan restitusi sekitar Rp300 juta.

Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dokumen bukti yang membalikkan semuanya. Berdasarkan dokumen tersebut, importir itu seharusnya tidak berhak menerima restitusi.

Sebaliknya, seperti diceritakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Amien Sunaryadi beberapa tahun silam, importir tersebut seharusnya malah membayar utang pajak sekitar Rp2 miliar.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Dokumen bukti yang menunjukkan terjadinya penyimpangan tersebut kemudian dibahas bersama Kepala BPKP waktu itu, Gandhi, dan Menteri Keuangan Radius Prawiro. Keduanya lalu sepakat untuk melaporkan dokumen tersebut langsung kepada Presiden Soeharto.

Di sidang kabinet, setelah Menkeu menyerahkan dokumen itu kepada Presiden, pembahasan tindak lanjut temuan tersebut dimulai. Muncul perdebatan dalam sidang kabinet bagaimana memeriksa aparat pajak yang juga punya kewajiban menjaga kerahasiaan wajib pajak.

Radius saat itu mengutip Pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lengkap dengan penjelasannya. Ini adalah pasal yang mewajibkan pejabat DJP untuk melindungi kerahasiaan data wajib pajak. Pasal rahasia jabatan.

Baca Juga: Di Bawah Rezim Trump, Puluhan Korporasi Ternyata Tak Bayar Pajak

Mendengar penjelasan tersebut, Presiden Soeharto lalu berkomentar singkat, “Jika menteri keuangan tidak bisa membuat surat izin kepada BPKP untuk mengaudit pajak, maka saya sendiri yang akan menandatangani surat itu.”

Akhirnya, tidak sampai 24 jam kemudian, sepucuk surat Menkeu sudah ada di meja kerja Menko Ekuin dan Wasbang Ali Wardhana. Surat S-1234/MK.04/1987 per 3 November 1987 tentang Realisasi Pemberian Restitusi Pajak itu juga ditembuskan pada Kepala BPKP dan Dirjen Pajak.

Isi surat Menkeu kepada Menko Ekuin dan Wasbang tersebut intinya meminta agar BPKP melakukan pemeriksaan ulang atas restitusi pajak yang telah dibayarkan sejak 1984, atau ditarik mundur hingga 3 tahun ke belakang.

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Surat itu lalu ditindaklanjuti BPKP dengan sebuah operasi bernama Pemeriksaan Khusus Restitusi Pajak yang dimulai pada 1988. Awalnya, BPKP menurunkan 250 auditor, lalu naik jadi 1.500 auditor—hingga menjadi pemeriksaan kolosal yang pertama kali digelar di Indonesia.

Lebih dari itu, surat tersebut juga menjadi awal kerja sama DJP dan BPKP yang berlanjut sampai sekarang. Tak sebatas pemeriksaan restitusi, tapi juga pemeriksaan khusus wajib pajak (WP) grup, WP potensial, tim pemeriksaan gabungan dan tim optimalisasi penerimaan negara. (Bsi)

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat
Topik : kutipan pajak, restitusi, Ditjen Pajak, BPKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:57 WIB
APLIKASI PAJAK

Ingat, Pengajuan Surat Keberatan Bisa Online Lewat Aplikasi Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:21 WIB
APLIKASI PAJAK

Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP