Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sanksi Administrasi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Diturunkan

A+
A-
5
A+
A-
5
Sanksi Administrasi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Diturunkan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Besaran sanksi administrasi denda dalam Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diturunkan. Penurunan besaran sanksi dalam Pasal 44B UU KUP tersebut merupakan salah satu perubahan yang dimuat dalam Pasal 113 UU Cipta Kerja.

Ketentuan Pasal 44B UU KUP mengatur tentang wewenang menteri keuangan untuk meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Namun, penghentian penyidikan tersebut dapat dilakukan sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan.

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan,” demikian bunyi penggalan Pasal 44B ayat (1) UU KUP yang juga dimuat dalam Pasal 113 RUU Cipta Kerja, dikutip pada Selasa (6/10/2020).

Baca Juga: Ketentuan Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

Adapun penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, wajib pajak juga diharuskan membayar sanksi administrasi berupa denda.

Dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP yang dimuat UU Cipta Kerja, besaran sanksi administrasi denda itu diturunkan menjadi sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Sebelumnya sanksi administrasi berupa denda tersebut ditetapkan sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Selain itu, Pasal 44B ayat (3) UU KUP dalam UU Cipta Kerja menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 44B ayat (3) tersebut merupakan pasal baru yang belum ada dalam UU KUP sebelumnya. Adapun UU Cipta Kerja baru disahkan oleh DPR pada Kamis (5/10/2020). Simak artikel 'DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ada Klaster Perpajakan'.

UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, serta sanksi. (kaw)

Baca Juga: Hal-Hal yang Disiapkan dalam Penangkapan dan Penahanan Wajib Pajak

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, sanksi administrasi, penyidikan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:15 WIB
REVISI UU KUP

Simak, Ternyata Ini Tujuan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

Selasa, 13 Juli 2021 | 15:21 WIB
REVISI UU KUP

GAAR Persulit Upaya WP Manfaatkan Celah Peraturan untuk Hindari Pajak

Senin, 12 Juli 2021 | 18:02 WIB
REVISI UU KUP

Usulkan Denda 100% Akibat Putusan PK, Ini Pertimbangan Pemerintah

Senin, 12 Juli 2021 | 14:19 WIB
REVISI UU KUP

Pengenaan PPh Minimum Bakal Tambah Penerimaan Pajak, Ini Estimasinya

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS