Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal RUU Baru Terkait Pajak, Dirjen Pajak Jelaskan Ulang

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal RUU Baru Terkait Pajak, Dirjen Pajak Jelaskan Ulang

Media Briefing yang dihadiri oleh Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala BKF, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak untuk para media nasional di Aula CBB KPDJP. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merencanakan perubahan besar terkait kebijakan perpajakan. Rencana kebijakan tersebut dibingkai dalam RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan terdapat 7 poin kebijakan fundamental (ada penggabungan bahasan dari 8 poin yang dipaparkan Menkeu) dari kebijakan tersebut. Pertama, penurunan tarif PPh badan. Tarif sebesar 25% dipangkas bertahap menjadi 22% pada 2022 dan efektif berlaku 20% pada tahun fiskal 2023.

“Untuk perusahaan go public tarif PPh lebih rendah 5% dari normal dan untuk yang baru terdaftar tarif 3% lebih rendah dan berlaku selama 5 tahun,” Katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas, Tunjangan Jabatan Penilai Pajak Dinaikkan

Kedua, penghapusan PPh atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negari baik badan dan orang pribadi. Relaksasi ini berlaku untuk WP badan dengan kepemilikan saham di atas 25% tidak dikenakan PPh.

Kemudian untuk WPDN badan dengan kepemilikan saham di bawah 25% kena tarif normal, kecuali diinvestasikan kembali di dalam negeri. Hal serupa berlaku untuk WP OP yang tidak akan dikenakan PPh final sepanjang diinvestasikan kembali di dalam negeri.

Ketiga, perubahan sistem pajak dari worldwide menjadi teritorial untuk WP OP baik domestik dan subjek pajak luar negeri. Penentuan subjek pajak berlaku berdasarkan periode waktu 183 hari.

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV

Keempat, relaksasi pengkreditan pajak masukan oleh pelaku usaha yang belum ditetapkan sebagai PKP, pajak masukan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan pajak masukan sebelum PKP melakukan penyerahan terulang PPN. Ketiga kategori tersebut dibuka untuk melakukan pengkreditan sepanjang memiliki bukti berupa faktur pajak.

Kelima, pengaturan ulang sanksi administrasi dari skema yang berlaku saat ini sebesar 2% per bulan. Skema sanksi diperbarui dengan hitungan akhir beban sanksi rata-rata sebesar 1%.

“Misal untuk sanksi bunga atas kurang bayar karena ada pembetulan SPT maka dalam RUU ini digunakan penghitungan suku bunga acuan BI ditambah 5% kemudian dibagi 12. Jadi kan rata-rata sanksi bunga per bulan itu 1% bahkan kurang dari 1%," paparnya.

Baca Juga: DJP Jalankan Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi

Keenam, konsolidasi fasilitas perpajakan. Insentif tax holiday, super tax deduction, fasilitas PPh di kawasan ekonomi khusus dan PPh atas SBN di pasar internasional akan diatur dalam RUU ini.

Ketujuh, pemajakan atas ekonomi digital yang dibagi dalam dua instrumen yakni PPN dan PPh. Untuk memastikan pungutan PPN maka pemerintah akan menunjuk subjek pajak luar negeri untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN ke kas negara.

Sementara itu, untuk menjaring PPh atas entitas digital, pemerintah meninjau ulang definisi BUT melalui RUU pajak baru. Kehadiran fisik tidak lagi menjadi faktor penentu pembentukan BUT. Pemerintah juga memperhitungkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan atau significant economic presence.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

“Dengan adanya relaksasi ini paling besar itu di PPh badan yang kalau turun langsung 20% itu potential loss nya sebesar Rp87 triliun. Sementara turun 22% potential loss-nya menjadi Rp52, 8 triliun,” imbuhnya. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, reformasi pajak, worldwide, territorial, PPh badan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 09 September 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 09 September 2020 | 11:06 WIB
PMK 123/2020
Rabu, 09 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 08 September 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI