Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Rp902 Miliar Untuk Bayar Utang Restitusi PPN

0
0
Sekretaris Kabinet Henry Rotich

NAIROBI, DDTCNews – Departemen Keuangan Nasional (the National Treasury) Kenya telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Sh7,1 miliar atau Rp902 miliar untuk menjawab permasalahan restitusi PPN yang lama tak kunjung usai. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Henry Rotich dalam sebuah acara perayaan Hari Wajib Pajak, Jumat 28/10) di Nairobi. Henry mengatakan otoritas pajak Kenya (Kenya Revenue Authority/KRA) akan diberikan sejumlah anggaran tambahan guna melunasi utang restitusi PPN sebesar Sh30 miliar (Rp3,8 triliun) pada akhir tahun.

“Selanjutnya jumlah Sh30 miliar ini akan setiap bulannya sebesar Sh1,24 miliar (Rp157 miliar) untuk menyelesaikan klaim PPN. Estimasi total akan mengeluarkan biaya sebesar Sh21,97 miliar untuk restitusi PPN tahun ini,” ungkapnya.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Henry menambahkan dari total tersebut 80%-nya sudah dibayarkan, di mana sebagian bersarnya telah dibayarkan sejak tahun 2013 menyusul adanya amandemen UU PPN Kenya. Ia mengkorfirmasi bahwa hal ini dilakukan dengan maksud untuk secara substansial dapat meningkatkan posisi kas bisnis.

Seperti dilansir dari tax-news.com, Rotich mencatat KRA akan rilis laporan neraca pada akhir November setelah klaim restitusi PPN sah atau valid. (Gfa)

Baca Juga: Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

“Selanjutnya jumlah Sh30 miliar ini akan setiap bulannya sebesar Sh1,24 miliar (Rp157 miliar) untuk menyelesaikan klaim PPN. Estimasi total akan mengeluarkan biaya sebesar Sh21,97 miliar untuk restitusi PPN tahun ini,” ungkapnya.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Henry menambahkan dari total tersebut 80%-nya sudah dibayarkan, di mana sebagian bersarnya telah dibayarkan sejak tahun 2013 menyusul adanya amandemen UU PPN Kenya. Ia mengkorfirmasi bahwa hal ini dilakukan dengan maksud untuk secara substansial dapat meningkatkan posisi kas bisnis.

Seperti dilansir dari tax-news.com, Rotich mencatat KRA akan rilis laporan neraca pada akhir November setelah klaim restitusi PPN sah atau valid. (Gfa)

Topik : berita pajak internasional, profil perpajakan kenya, restitusi, ppn
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG