Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ridwan Kamil Tolak Permintaan Wali Kota Bekasi Soal Bagi Hasil PKB

A+
A-
0
A+
A-
0
Ridwan Kamil Tolak Permintaan Wali Kota Bekasi Soal Bagi Hasil PKB

BANDUNG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy untuk meningkatkan dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor (PKB). Peningkatan itu untuk membebaskan biaya SMA/SMK, sesuai dengan janji kampanye Rahmat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan peningkatan dana bagi hasil melalui sektor PKB untuk Pemerintah Kota Bekasi jelas melanggar hukum sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

“Jika dilakukan itu akan menabrak aturan. Jadi bukannya tidak mau, duit rakyat kan memang kembali ke rakyat. Aturan hukum itu sudah dikaji oleh Biro Hukum, tidak memungkinkan memberi peningkatan dana bagi hasil dari PKB,” tegasnya di Bandung, Jumat (5/4).

Baca Juga: Puluhan Ribu Pelaku Usaha Dapat Insentif Pajak, 51% UMKM

Menurut Ridwan, Pemkot Bekasi bisa mengambil contoh skema seperti yang diterapkan Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang mengusulkan dana hibah provinsi untuk dikembalikan dalam bentuk bantuan untuk SMA dan lembaga pendidikan lainnya.

Sejalan dengan Ridwan, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menyatakan usulan Pemkot Bekasi yang ingin mendapat kenaikan dari dana bagi hasil PKB tidak bisa diluluskan. Iwa menilai porsi yang diberikan setiap daerah sudah jelas dalam aturan yang berlaku.

“Dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah jelas. Jika usulan itu dilaksanakan, ya melanggar undang-undang,” papar Iwa seperti dilansir jabar.tribunnews.com.

Baca Juga: Asyik! Ada Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Bagi Warga Bekasi

Dalam aturan UU PDRD tersebut, porsi bagi hasil PKB terbagi untuk daerah sebesar 30%, sedangkan provinsi mendapat 70%. Berdasarkan aturan itu, Iwa meminta Pemkot Bekasi agar aturan tersebut tetap dipatuhi dan ditaati.

Beberapa waktu lalu, Rahmat Efendi yang akrab disapa Pepen itu berencana untuk mengajukan perubahan UU PKB dan UU Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar mendapatkan dana lebih banyak untuk mengompensasi biaya SMA/SMK negeri gratis.

Pepen juga meminta Pemrov Jabar meningkatkan dana bagi hasil dari sektor PKB lebih dari 30% dari yang seharusnya. Sayangnya, permintaan Pepen telah ditolak dan diminta untuk mengajukan permintaan penambahan dana melalui alternatif lain. (Bsi)

Baca Juga: Kabar Gembira Buat Pengusaha! Denda Telat Bayar Pajak Dihapus
Topik : bagi hasil PKB, bekasi, jawa barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Jum'at, 01 Maret 2019 | 16:59 WIB
KOTA BOGOR
berita pilihan
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:49 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:55 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:41 WIB
PMK 55/2020
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 09:22 WIB
PMK 54/2020