Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ridwan Kamil Tolak Permintaan Wali Kota Bekasi Soal Bagi Hasil PKB

0
0

BANDUNG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy untuk meningkatkan dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor (PKB). Peningkatan itu untuk membebaskan biaya SMA/SMK, sesuai dengan janji kampanye Rahmat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan peningkatan dana bagi hasil melalui sektor PKB untuk Pemerintah Kota Bekasi jelas melanggar hukum sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

“Jika dilakukan itu akan menabrak aturan. Jadi bukannya tidak mau, duit rakyat kan memang kembali ke rakyat. Aturan hukum itu sudah dikaji oleh Biro Hukum, tidak memungkinkan memberi peningkatan dana bagi hasil dari PKB,” tegasnya di Bandung, Jumat (5/4).

Baca Juga: Tarif Pajak Reklame Bakal Dikerek

Menurut Ridwan, Pemkot Bekasi bisa mengambil contoh skema seperti yang diterapkan Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang mengusulkan dana hibah provinsi untuk dikembalikan dalam bentuk bantuan untuk SMA dan lembaga pendidikan lainnya.

Sejalan dengan Ridwan, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menyatakan usulan Pemkot Bekasi yang ingin mendapat kenaikan dari dana bagi hasil PKB tidak bisa diluluskan. Iwa menilai porsi yang diberikan setiap daerah sudah jelas dalam aturan yang berlaku.

“Dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah jelas. Jika usulan itu dilaksanakan, ya melanggar undang-undang,” papar Iwa seperti dilansir jabar.tribunnews.com.

Baca Juga: Selalu Tidak Capai Target, Pendapatan Pajak Air Tanah Dimaksimalkan

Dalam aturan UU PDRD tersebut, porsi bagi hasil PKB terbagi untuk daerah sebesar 30%, sedangkan provinsi mendapat 70%. Berdasarkan aturan itu, Iwa meminta Pemkot Bekasi agar aturan tersebut tetap dipatuhi dan ditaati.

Beberapa waktu lalu, Rahmat Efendi yang akrab disapa Pepen itu berencana untuk mengajukan perubahan UU PKB dan UU Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar mendapatkan dana lebih banyak untuk mengompensasi biaya SMA/SMK negeri gratis.

Pepen juga meminta Pemrov Jabar meningkatkan dana bagi hasil dari sektor PKB lebih dari 30% dari yang seharusnya. Sayangnya, permintaan Pepen telah ditolak dan diminta untuk mengajukan permintaan penambahan dana melalui alternatif lain. (Bsi)

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

“Jika dilakukan itu akan menabrak aturan. Jadi bukannya tidak mau, duit rakyat kan memang kembali ke rakyat. Aturan hukum itu sudah dikaji oleh Biro Hukum, tidak memungkinkan memberi peningkatan dana bagi hasil dari PKB,” tegasnya di Bandung, Jumat (5/4).

Baca Juga: Tarif Pajak Reklame Bakal Dikerek

Menurut Ridwan, Pemkot Bekasi bisa mengambil contoh skema seperti yang diterapkan Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang mengusulkan dana hibah provinsi untuk dikembalikan dalam bentuk bantuan untuk SMA dan lembaga pendidikan lainnya.

Sejalan dengan Ridwan, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menyatakan usulan Pemkot Bekasi yang ingin mendapat kenaikan dari dana bagi hasil PKB tidak bisa diluluskan. Iwa menilai porsi yang diberikan setiap daerah sudah jelas dalam aturan yang berlaku.

“Dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah jelas. Jika usulan itu dilaksanakan, ya melanggar undang-undang,” papar Iwa seperti dilansir jabar.tribunnews.com.

Baca Juga: Selalu Tidak Capai Target, Pendapatan Pajak Air Tanah Dimaksimalkan

Dalam aturan UU PDRD tersebut, porsi bagi hasil PKB terbagi untuk daerah sebesar 30%, sedangkan provinsi mendapat 70%. Berdasarkan aturan itu, Iwa meminta Pemkot Bekasi agar aturan tersebut tetap dipatuhi dan ditaati.

Beberapa waktu lalu, Rahmat Efendi yang akrab disapa Pepen itu berencana untuk mengajukan perubahan UU PKB dan UU Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar mendapatkan dana lebih banyak untuk mengompensasi biaya SMA/SMK negeri gratis.

Pepen juga meminta Pemrov Jabar meningkatkan dana bagi hasil dari sektor PKB lebih dari 30% dari yang seharusnya. Sayangnya, permintaan Pepen telah ditolak dan diminta untuk mengajukan permintaan penambahan dana melalui alternatif lain. (Bsi)

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah
Topik : bagi hasil PKB, bekasi, jawa barat
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU