Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Deemed Dividend?

A+
A-
7
A+
A-
7
Apa Itu Deemed Dividend?

BARU-BARU ini pemerintah merevisi ketentuan perpajakan terkait perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri atau Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam PMK No. 93/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 26 Juni 2019.

Beleid ini merevisi PMK No.107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Dalam pertimbangannya, revisi atas CFC rules ini dilakukan untuk mendorong transparansi, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Perubahan penting dalam ketentuan baru tersebut antara lain terkait dengan skema perhitungan deemed dividend.

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Lantas, Apa yang Dimaksud dengan Deemed Dividend?

Dalam Pasal 1 Angka 6 PMK 107/2019, deemed dividend diartikan sebagai dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung.

Lebih lanjut, dalam aturan terbaru yaitu PMK 93/2019, dinyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN nonbursa atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN nonbursa dikenai deemed dividend.

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Dalam beleid terdahulu, perhitungan deemed dividend berdasarkan atas laba setelah pajak, sehingga tidak ada pembedaan penghasilan yang bersifat aktif maupun pasif. Sekarang, dalam beleid terbaru, perhitungan berdasarkan penghasilan neto setelah pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari penghasilan pasif.

Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut didefinisikan sebagai jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi dua variabel. Pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tertentu.

Kedua, bagian pajak penghasilan (PPh) yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu, dalam hal terdapat PPh yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Sisa DBH CHT?

Adapun penghasilan pasif itu mencakup dividen, bunga, sewa dalam pengertian sewa yang diperoleh dari BULN nonbursa terkendali terkait penggunaan tanah atau bangunan maupun sewa selain properti yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalti, dan keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta.

Saat Diperolehnya Deemed Dividend

Saat diperolehnya deemed dividend atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada BULN nonbursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh bagi BULN nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Dalam hal BULN nonbursa terkendali langsung tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh, saat diperolehnya deemed dividend ditetapkan pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Besarnya Deemed Dividend

Besarnya deemed dividend dihitung dengan cara mengalikan persentase penyertaan modal wajib pajak dalam negeri pada BULN nonbursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan deemed dividend. Dasar pengenaan deemed dividend tersebut adalah jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN nonbursa terkendali langsung.

Baca Juga: Apa Itu Redress Manifest?

Contoh:

PT JKL yang merupakan wajib pajak dalam negeri pada tahun akhir Tahun Pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek. Pada tahun pajak 2018, VWX Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD80.000. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD25.000 dan bagian PPh terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD5.000.

Tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019, sehingga saat diperolehnya deemed dividend bagi PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September 2019. Nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 adalah Rp11.500/USD.

Baca Juga: Apa Itu Inward dan Outward Manifest?

Dengan demikian, besarnya deemed dividend tahun 2019 yang diperoleh PT JKL adalah:

= 65% x (USD80.000 - USD25.000 - USD5.000)

= USD32.500.

Baca Juga: Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Deemed dividend tersebut wajib dilaporkan oleh PT JKL dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sebesar:

= USD 32.500 x Rp11.500/USD

= Rp373.750.000.

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih?

Untuk ketentuan dan contoh perhitungan deemed dividend selengkapnya dapat dibaca di PMK 93/2019 dan PMK 107/2017 beserta lampirannya.*

Topik : kamus, cfc rules, deem dividend

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

Senin, 29 November 2021 | 17:04 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara?

Jum'at, 26 November 2021 | 16:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Administrator Kawasan Ekonomi Khusus?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan