Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Deemed Dividend?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Deemed Dividend?

BARU-BARU ini pemerintah merevisi ketentuan perpajakan terkait perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri atau Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam PMK No. 93/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 26 Juni 2019.

Beleid ini merevisi PMK No.107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Dalam pertimbangannya, revisi atas CFC rules ini dilakukan untuk mendorong transparansi, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Perubahan penting dalam ketentuan baru tersebut antara lain terkait dengan skema perhitungan deemed dividend.

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1770-Y , 1771-Y, dan 1771-$Y?

Lantas, Apa yang Dimaksud dengan Deemed Dividend?

Dalam Pasal 1 Angka 6 PMK 107/2019, deemed dividend diartikan sebagai dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung.

Lebih lanjut, dalam aturan terbaru yaitu PMK 93/2019, dinyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN nonbursa atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN nonbursa dikenai deemed dividend.

Baca Juga: Apa Itu Global Minimum Tax?

Dalam beleid terdahulu, perhitungan deemed dividend berdasarkan atas laba setelah pajak, sehingga tidak ada pembedaan penghasilan yang bersifat aktif maupun pasif. Sekarang, dalam beleid terbaru, perhitungan berdasarkan penghasilan neto setelah pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari penghasilan pasif.

Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut didefinisikan sebagai jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi dua variabel. Pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tertentu.

Kedua, bagian pajak penghasilan (PPh) yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu, dalam hal terdapat PPh yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Depresiasi Aset Tetap?

Adapun penghasilan pasif itu mencakup dividen, bunga, sewa dalam pengertian sewa yang diperoleh dari BULN nonbursa terkendali terkait penggunaan tanah atau bangunan maupun sewa selain properti yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalti, dan keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta.

Saat Diperolehnya Deemed Dividend

Saat diperolehnya deemed dividend atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada BULN nonbursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh bagi BULN nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Imbalan?

Dalam hal BULN nonbursa terkendali langsung tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh, saat diperolehnya deemed dividend ditetapkan pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Besarnya Deemed Dividend

Besarnya deemed dividend dihitung dengan cara mengalikan persentase penyertaan modal wajib pajak dalam negeri pada BULN nonbursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan deemed dividend. Dasar pengenaan deemed dividend tersebut adalah jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN nonbursa terkendali langsung.

Baca Juga: Apa Itu Bea Keluar?

Contoh:

PT JKL yang merupakan wajib pajak dalam negeri pada tahun akhir Tahun Pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek. Pada tahun pajak 2018, VWX Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD80.000. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD25.000 dan bagian PPh terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD5.000.

Tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019, sehingga saat diperolehnya deemed dividend bagi PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September 2019. Nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 adalah Rp11.500/USD.

Baca Juga: Apa Itu Penyegelan dalam Pemeriksaan Pajak?

Dengan demikian, besarnya deemed dividend tahun 2019 yang diperoleh PT JKL adalah:

= 65% x (USD80.000 - USD25.000 - USD5.000)

= USD32.500.

Baca Juga: Apa Itu Harmonized System?

Deemed dividend tersebut wajib dilaporkan oleh PT JKL dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sebesar:

= USD 32.500 x Rp11.500/USD

= Rp373.750.000.

Baca Juga: Apa Itu Revaluasi Aktiva Tetap?

Untuk ketentuan dan contoh perhitungan deemed dividend selengkapnya dapat dibaca di PMK 93/2019 dan PMK 107/2017 beserta lampirannya.*

Topik : kamus, cfc rules, deem dividend
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 01 Maret 2021 | 17:09 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN