Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rencana Aksi BEPS Tak Mudah bagi Negara Berkembang, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Rencana Aksi BEPS Tak Mudah bagi Negara Berkembang, Ini Alasannya

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan negara-negara berkembang masih menghadapi banyak hambatan dalam mengimplementasikan BEPS Action Plan atau Rencana Aksi BEPS.

OECD mencatat masih terdapat banyak tantangan dari sisi kapasitas otoritas pajak dalam melaksanakan Rencana Aksi BEPS. Meski demikian, negara berkembang tetap memiliki peran penting dalam memperkuat sistem perpajakan internasional.

Oleh karena itu, OECD bersama organisasi lainnya tetap memberikan bantuan melalui asistensi teknis dan pengembangan kompetensi.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

"Bantuan lebih lanjut dapat memberikan kontribusi dalam upaya domestic resource mobilization (DRM) yang dilakukan oleh negara berkembang," tulis OECD pada laporan Developing Countries and the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, dikutip Kamis (14/10/2021).

Menurut OECD, negara berkembang masih memerlukan bantuan dalam memenuhi ketentuan country-by-country reporting (CbCR). Hingga saat ini, hanya 3 negara berkembang non-OECD/G20 yang dapat memenuhi standar pada ketentuan CbCR.

Selanjutnya, masih terdapat banyak negara berkembang yang belum memiliki ketentuan yang efektif untuk membatasi excessive interest deduction.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Negara berkembang juga diketahui masih akan memerlukan asistensi untuk menerapkan Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Asistensi dan peningkatan pemahaman mengenai solusi 2 pilar diperlukan agar kedua proposal dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.

"Kegagalan dalam merespons kebutuhan capacity building bisa menghambat implementasi dari solusi 2 pilar dan menggerus komitmen negara berkembang dalam menerapkan kedua proposal tersebut," tulis OECD.

Selanjutnya, negara-negara berkembang terutama yang kaya SDA masih menghadapi banyak tantangan dalam memajaki penghasilan dari sektor tambang.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Di banyak negara berkembang, sektor pertambangan belum dapat dipajaki secara optimal akibat banyak kebijakan fiskal warisan pemerintahan sebelumnya yang sudah tak relevan. Belum lagi, banyaknya kebijakan khusus bagi sektor tambang, masifnya praktik BEPS oleh korporasi multinasional, dan korupsi. (sap)

Topik : pajak internasional, rencana aksi BEPS, country by country report, konsensus global

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya