BERITA TERKINI
Ilustrasi,
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan Indonesia belum tentu mengadopsi Pilar 1 Amount B.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan Pilar 1 Amount B bersifat elektif. Artinya, tidak ada kewajiban bagi suatu yurisdiksi untuk menerapkan Pilar 1 Amount B.
"Karena sifatnya juga elektif, elektif itu pilihan, kita boleh tidak menerapkan? Ya boleh-boleh saja. ini sifatnya elektif. Jadi, kami masih mengkaji pros and cons-nya mana yang bisa kita adopsi," katanya, dikutip pada Jumat (1/3/2024).
Dwi menuturkan implementasi Pilar 1 Amount B juga bergantung pada finalisasi dari Pilar 1 Amount A. Otoritas pajak memperkirakan Pilar 1 Amount A baru bisa diimplementasikan pada 2025.
Kalaupun memutuskan mengadopsi Pilar 1 Amount B, lanjutnya, Indonesia tetap masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dalam ketentuan domestik.
"Jadi, enggak serta merta begitu ini langsung kita adopsi. Karena, secara domestik kita butuh regulasi domestik untuk menerapkan itu. Jadi, enggak serta merta," ujar Dwi.
Sebagai informasi, Pilar 1 Amount B baru saja disepakati oleh yurisdiksi-yurisdiksi anggota Inclusive Framework. Pilar 1 Amount B tersebut mengatur penyederhanaan penerapan arm's length principle (ALP) bagi perusahaan pemasaran dan distributor yang menjalankan aktivitas rutin.
Melalui Pilar 1 Amount B tersebut, perusahaan yang menjalankan aktivitas pemasaran dan distribusi rutin tidak perlu melakukan benchmarking untuk memperoleh perusahaan pembanding.
Pilar 1 Amount B ditargetkan dapat mengurangi sengketa transfer pricing, menekan compliance cost, sekaligus memberikan kepastian hukum, baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak.
Guna mendukung penyelenggaraan Pilar 1 Amount B, Inclusive Framework akan menyepakati daftar yurisdiksi berkapasitas rendah (low-capacity countries) pada 31 Maret 2024. (rig)
