APBN KITA

Realisasi PNBP Lampaui Target Per September 2021, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:30 WIB
Realisasi PNBP Lampaui Target Per September 2021, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2021 sudah tembus Rp320,8 triliun. Angka tersebut setara 107,6% dari target pemerintah, Rp298,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut juga mencatatkan pertumbuhan 22,5% secara tahunan. Kinerja positif tersebut, menurutnya, utamanya didorong kenaikan pendapatan dari sumber daya alam (SDA).

"Ini sudah di atas target, 107,6% dari target APBN. Dominasinya adalah pendapatan dari SDA, migas, dan nonmigas," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/10/2021).

Baca Juga:
APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan SDA migas sudah mencapai 82,7% dari target APBN, dengan pertumbuhan 16,4%. Kenaikan pendapatan SDA migas terutama ditopang kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam 10 bulan terakhir.

Kemudian, pendapatan SDA nonmigas sudah mencapai 119,8% dari target APBN dengan pertumbuhan 78,3%. Hal itu disebabkan kenaikan harga komoditas seperti batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel.

Capaian pendapatan SDA nonmigas juga didukung kenaikan sektor kehutanan dan panas bumi dengan meningkatnya produksi kayu, pembiayaan piutang PNBP penggunaan kawasan hutan, serta kenaikan pendapatan pengusahaan panas bumi.

Baca Juga:
Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Untuk pendapatan kekayaan negara dipisahkan, realisasinya mencapai 112,9% dari target. Sedangkan pada pendapatan PNBP lainnya, realisasinya sudah mencapai 93,2% dari target.

Adapun pada pendapatan BLU, Sri Mulyani menyebut realisasinya sudah mencapai 157,7% dari target dengan pertumbuhan 94,0%. Menurutnya, hal itu terjadi karena kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 397,9%.

"Namun, untuk layanan pendidikan juga ada kontribusinya, maupun di bidang jasa penyelenggaraan komunikasi," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara