KINERJA FISKAL

Realisasi Bea Keluar Melejit 888% Disokong Ekspor Tembaga dan Sawit

Muhamad Wildan | Rabu, 25 Agustus 2021 | 19:30 WIB
Realisasi Bea Keluar Melejit 888% Disokong Ekspor Tembaga dan Sawit

Pekerja dan alat berat menggiling cangkang sawit yang akan diekspor ke Japang di Pelabuhan Belang-belang , Mamuju, Sulawesi barat, Senin (26/7/2021). ANTARA FOTO/ Akbar Tado/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi bea keluar per Juli 2021 tercatat melesat hingga 888,7%. Kondisi ini didukung menguatnya ekspor komoditas tembaga dan kelapa sawit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bea keluar dari ekspor komoditas tembaga tercatat tumbuh hingga 210,9%, menyusul kenaikan volume ekspor.

"Untuk kelapa sawit tumbuh luar biasa tinggi, 2.945%, terutama karena tarif bea keluar yang lebih besar pada 2021 dan pengenaan bea keluar pada produk turunan kelapa sawit," ujar Sri Mulyani, Rabu (25/8/2021).

Meski demikian, sumbangsih bea keluar ekspor komoditas lain seperti kakao, kayu, dan kulit tercatat masih tertekan. Penurunan kontribusi bea keluar ekspor dari komoditas tersebut disebabkan anjloknya volume ekspor kakao dan penurunan tarif bea keluar atas komoditas veneer per tahun ini.

Secara total, realisasi bea keluar sepanjang 2021 hingga Juli dilaporkan mencapai Rp15,87 triliun. Perinciannya, realisasi bea keluar tercatat mampu melampaui Rp2 triliun setiap bulannya terhitung sejak Maret 2021.

Realisasi bea keluar bulanan tertinggi terjadi pada Mei 2021 dengan nilai sebesar Rp3,12 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2020 yang memiliki realisasi bea keluar hanya sekitar Rp140 miliar.

Tak hanya bea keluar, bea masuk tercatat mampu tumbuh hingga 9,2% per Juli 2021 yang didukung pertumbuhan dari sektor manufaktur dan sektor perdagangan. "Bea masuk kontributor terbesar adalah sektor pengolahan dan perdagangan untuk impor bahan baku, barang modal, dan bahan konsumsi," ujar Sri Mulyani.

Menguatnya sektor manufaktur dan perdagangan juga tercermin dari sisi penerimaan pajak. Per Juli 2021, tercatat penerimaan pajak dari sektor manufaktur mampu tumbuh hingga 12,7%. Sedangkan sektor perdagangan mampu tumbuh hingga 14,6%. Kedua sektor ini memiliki kontribusi sebesar 52,2% terhadap total penerimaan pajak. (sap)


Baca Juga:
Tingkatkan Penerimaan Perpajakan, Kemenkeu Gandeng Polda Jawa Timur
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 05 Februari 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Angka PDB Nominal 2023 Dirilis, Tax Ratio Capai 10,31 Persen

Sabtu, 20 Januari 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Pandemi Covid Berakhir, Kinerja Cukai Etil Alkohol 2023 Sudah Normal

Jumat, 12 Januari 2024 | 19:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Tingkatkan Penerimaan Perpajakan, Kemenkeu Gandeng Polda Jawa Timur

Jumat, 22 Desember 2023 | 15:31 WIB PENERIMAAN PAJAK

Sempat Tumbuh Dobel Digit, Sri Mulyani Komitmen Jaga Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP