Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah bakal berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak 2023 sejalan dengan realisasi yang tumbuh tinggi pada semester I/2022.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak 2022 yang telah pulih akan menjadi basis saat merancang target penerimaan 2023. Menurutnya, pemerintah bersama Banggar DPR akan menyusun APBN 2023 secara cermat sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi tahun depan.

"Kami harus berhati-hati [menentukan proyeksi penerimaan]. Kami akan membersihkan dari distorsi supaya jangan sampai membuat outlook yang salah untuk APBN 2023," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Jumat (1/7/2022).

Sri Mulyani menuturkan penerimaan pajak 2022 akan menjadi basis yang tinggi untuk tahun depan. Di sisi lain, faktor yang menopang capaian penerimaan pajak tersebut juga belum tentu terulang pada 2023, terutama mengenai kenaikan harga komoditas.

Sepanjang semester I/2022, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 56% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut juga setara dengan 58,5% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai Rp1.485 triliun.

Hingga akhir tahun, penerimaan pajak diproyeksi mencapai Rp1.608 triliun atau setara 108,3% dari target dalam Perpres 98/2022 senilai Rp1.485 triliun. Apabila proyeksi itu tercapai, penerimaan pajak akan tumbuh sebesar 25,8% secara tahunan.

Sebelumnya, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati postur makro fiskal 2023. Postur makro fiskal 2023 terdiri atas pendapatan negara 11,19%-12,24% dari PDB dan belanja negara 12,8%-15,1% sehingga defisitnya menjadi 2,61%-2,85%.

Pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 11,19%-12,24% dari PDB terdiri atas penerimaan perpajakan 9,3%-10%, PNBP 1,88%-2,22%, dan hibah 0,01%-0,02%. Sementara itu, nilai belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat 9,85%-10,9% dan transfer ke daerah 3,95%-4,2%. (rig)