Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Putihkan Denda Pajak Kendaraan, Jatim Targetkan Rp194 miliar

A+
A-
1
A+
A-
1

SURABAYA, DDTCNews – Pemprov Jawa Timur membebaskan denda pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan dari 24 September 2018–15 Desember 2018 untuk memudahkan pelayanan perubahan data kepemilikan danmeringankan beban masyarakat setempat.

Pembebasan denda atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) itu termasuk pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya.

“Ini upaya agar warga memenuhi kewajibannya membayar PKB dan BBNKB, PNBP, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, Kamis (20/09/2018).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Dia menambahkan program tersebut juga dalam rangka peringatan HUT ke-73 RI, Hari Jadi ke-73 Pemprov Jatim serta menindaklanjuti Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah.

Ia juga menjelaskan, dilaksanakannya pembebasan denda pajak juga karena jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sampai Juni 2018 sebanyak 5.468.213 objek atau sebesar 29,10% dari total keseluruhan data kendaraan bermotor 18.792.588 di Jatim.

Selain itu, ada faktor berupa kurang akuratnya data kepemilikan kendaraan bermotor di lapangan dengan data identitas registrasi kendaraan bermotor, dan laporan wajib pajak bahwa terdapat 1.125.318 objek kendaraan bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

Dengan demikian, agenda pembebasan pajak itu diharapkan mampu mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik yang pro warga, sekaligis mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayarpajak daerah.

“Program ini juga untuk menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor dengan akurasi database,memperkuat administrasi pajak daerah, dan menaikkan potensi pajak untuk tahun berikutnya sehingga kontribusi penerimaan asli daerah kian meningkat,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pajak Bapenda Jatim, M Poernomosidi menjelaskan bahwa target wajib pajak kendaraan bermotor kali ini adalah 50 % dari potensi 1,1 juta objek, sehingga diharapkan pendapatan yang diterima naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp167 miliar.

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

“Kami optimistis program ini bisa menambah pendapatan daerah Rp194 miliar, perinciannya dari BBNKB orang kedua dan seterusnya Rp57,9 miliar dan dari PKB Rp136,5 miliar, sedangkan pendapatan yang hilang karena diputihkan Rp90 miliar,” jelasnya seperti dilansir duta.co.

Hingga triwulan III 2018, pendapatan dari PKB mencapai 82,13% atau Rp4,27 triliun, dan dari BBNKB mencapai 86,61% atau Rp2,99 triliun. “Tapi setelah P-APBD Jatim 2018, realisasi itu turun karena PKB ditambah Rp400 miliar dan BBNKB ditambah Rp200 miliar,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Mulai Oktober 2020, Sumatra Selatan Tidak Pungut Pajak Alat Berat

“Ini upaya agar warga memenuhi kewajibannya membayar PKB dan BBNKB, PNBP, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, Kamis (20/09/2018).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Dia menambahkan program tersebut juga dalam rangka peringatan HUT ke-73 RI, Hari Jadi ke-73 Pemprov Jatim serta menindaklanjuti Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah.

Ia juga menjelaskan, dilaksanakannya pembebasan denda pajak juga karena jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sampai Juni 2018 sebanyak 5.468.213 objek atau sebesar 29,10% dari total keseluruhan data kendaraan bermotor 18.792.588 di Jatim.

Selain itu, ada faktor berupa kurang akuratnya data kepemilikan kendaraan bermotor di lapangan dengan data identitas registrasi kendaraan bermotor, dan laporan wajib pajak bahwa terdapat 1.125.318 objek kendaraan bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

Dengan demikian, agenda pembebasan pajak itu diharapkan mampu mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik yang pro warga, sekaligis mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayarpajak daerah.

“Program ini juga untuk menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor dengan akurasi database,memperkuat administrasi pajak daerah, dan menaikkan potensi pajak untuk tahun berikutnya sehingga kontribusi penerimaan asli daerah kian meningkat,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pajak Bapenda Jatim, M Poernomosidi menjelaskan bahwa target wajib pajak kendaraan bermotor kali ini adalah 50 % dari potensi 1,1 juta objek, sehingga diharapkan pendapatan yang diterima naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp167 miliar.

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

“Kami optimistis program ini bisa menambah pendapatan daerah Rp194 miliar, perinciannya dari BBNKB orang kedua dan seterusnya Rp57,9 miliar dan dari PKB Rp136,5 miliar, sedangkan pendapatan yang hilang karena diputihkan Rp90 miliar,” jelasnya seperti dilansir duta.co.

Hingga triwulan III 2018, pendapatan dari PKB mencapai 82,13% atau Rp4,27 triliun, dan dari BBNKB mencapai 86,61% atau Rp2,99 triliun. “Tapi setelah P-APBD Jatim 2018, realisasi itu turun karena PKB ditambah Rp400 miliar dan BBNKB ditambah Rp200 miliar,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Mulai Oktober 2020, Sumatra Selatan Tidak Pungut Pajak Alat Berat
Topik : pajak kendaraan, pajak daerah, bbnkb, pajak online, Jatim. pemutihan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Kamis, 21 November 2019 | 11:56 WIB
KABUPATEN MURUNG RAYA
berita pilihan
Jum'at, 17 Januari 2020 | 10:42 WIB
PONTIANAK
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN