BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PETALING JAYA, DDTCNews - Otoritas pajak Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah mengidentifikasi 31.598 entitas yang belum melaporkan pendapatannya dan diduga melakukan upaya penghindaran pajak.
LHDN menyatakan otoritas akan segera melakukan penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak. Hal itu dilakukan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara yang diestimasi mencapai RM665 juta atau sekitar Rp2,21 triliun.
"Ini adalah jumlah yang signifikan dan dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi negara jika tidak segera ditangani," bunyi pernyataan LHDN, dikutip pada Rabu (15/6/2022).
LHDN menyebut entitas yang diduga menghindari pajak terdiri atas individu, bisnis, perusahaan, dan lainnya. Khusus entitas individu, angkanya menyentuh 23.751 orang yang diidentifikasi berdasarkan kepemilikan aset serta akses terhadap pinjaman dan sekuritas lebih dari RM500.000,00.
Otoritas menyarankan entitas yang masuk daftar tersebut untuk mendatangi ke kantor pajak terdekat dan memberikan konfirmasi secara sukarela. Saat ini, otoritas masih akan membuka kesempatan bagi entitas yang ingin membuka berkas pajak penghasilan dan mendeklarasikan harta.
"Mereka akan diberikan masa tenggang selama 1 bulan dari 15 Juni hingga 15 Juli," sebut LHDN seperti dilansir freemalaysiatoday.com.
Setelah berakhirnya masa tenggang, LHDN akan melakukan penyelidikan secara komprehensif. Penyelidikan itu mencakup dari sisi perdata dan pidana, serta audit terhadap mereka yang gagal melaporkan surat pemberitahuan pajak.
Penyelidikan pidana akan berujung pada tuntutan yang diajukan ke pengadilan berdasarkan UU Pajak Penghasilan 1967 atas dugaan penghindaran pajak. (rig)
