Review
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Protokol New Normal Pelayanan Ditjen Pajak, Download Aturannya di Sini

A+
A-
9
A+
A-
9
Protokol New Normal Pelayanan Ditjen Pajak, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 No.12, Juni 2020 bertajuk “Electronic Trial Proceedings of the Tax Court”.

JAKARTA, DDTCNews – Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan pajak melakukan pembaruan proses persidangan melalui sistem elektronik yang ketentuannya telah diatur dalam beleid baru.

Di sisi lain, memasuki era kenormalan baru, Pengadilan Pajak dan Ditjen Pajak (DJP) kembali membuka layanan tatap mukanya. Namun, persidangan dan pelayanan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketentuannya juga telah ditetapkan dalam beberapa beleid.

Selain itu, sepanjang dua minggu terakhir, pemerintah juga menerbitkan aturan mengenai bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor tekstil dan produk tekstil, ketentuan baru pita cukai, penambahan jumlah yurisdiksi partisipan dan tujuan pelaporan AEoI, serta ketentuan pendaftaran NPWP bagi penerima subsidi bunga program pemulihan ekonomi nasional (PEN)

Baca Juga: Jalankan Pengawasan Individu, Ditjen Pajak Lihat WP Satu per Satu

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua pekan terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 No.12, Juni 2020 bertajuk “Electronic Trial Proceedings of the Tax Court”. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan di sini.

  • Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak

Kebijakan persidangan secara elektronik ini tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-016/PP/2020. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini akan mulai diberlakukan sejak 29 Mei 2020. Adapun persidangan secara elektronik akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.

  • Ketentuan Layanan Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Pengadilan Pajak mengeluarkan kebijakan terkait prosedur pemberian layanan pada masa pandemi. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2020. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Juni 2020.

Baca Juga: Cash Receipt System Masuk Dalam Daftar Rencana Strategis, Ini Kata DJP
  • Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik di Luar Tempat Kedudukan

Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-12/PP/2020. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Mei 2020.

  • Panduan Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan DJP

Ditjen Pajak merilis panduan umum pelaksanaan tugas dalam tatanan normal baru di lingkungannya. Panduan ini dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020. Beleid ini mulai berlaku pada 15 Juni 2020 sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut dari DJP.

  • Perubahan Ketentuan Minimal atas Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai

Pemerintah merilis beleid baru yang mengatur kembali ketentuan terkait bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai. Perubahan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020.

Baca Juga: Lebih Bayar Akibat Perubahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Beleid yang diundangkan dan berlaku pada 20 Mei 2020 ini dirilis untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan pita cukai untuk barang kena cukai. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut beleid terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009.

  • Penambahan Jumlah Yurisdiksi Partisipan dan Tujuan Pelaporan AEoI

Penambahan jumlah yurisdiksi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-65/PJ/2020 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

  • Pengenaan BMTP atas Impor Gorden

Pengenaan BMTP atas produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.010/2020. Beleid ini diundangkan dan berlaku sejak 27 Mei 2020 sampai dengan 8 November 2022.

Baca Juga: Dirjen Pajak Bakal Tunjuk Lagi 9 Pemungut PPN Produk Digital PMSE
  • Pengenaan BMTP atas Impor Produk Kain

Pengenaan BMTP atas impor produk kain tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020. Beleid ini diundangkan dan berlaku sejak 27 Mei 2020 sampai dengan 8 November 2022.

  • Pengenaan BMTP atas Impor Benang

Pengenaan BMTP atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020. Beleid ini diundangkan dan berlaku sejak 27 Mei 2020 sampai dengan 8 November 2022.

  • Ketentuan Pendaftaran NPWP Bagi Penerima Subsidi Bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Salah satu syarat untuk dapat memperoleh subsidi bunga/margin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM adalah memiliki NPWP. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020. Adapun beleid ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 Juni 2020.

Baca Juga: Masa Pandemi Jadi Momentum Perbaikan Kontrak Fiskal dengan Wajib Pajak
  • Pembukaan Kembali Contact Center DJP via Telepon 1500200

Pembukaan kembali layanan informasi dan pengaduan via Telepon 1500200 tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2020. Beleid ini mulai berlaku sejak 2 Juni 2020 sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut dari Dirjen Pajak. (kaw)

Topik : download peraturan, DDTC Newsletter, new normal, DJP, pengadilan pajak, sidang secara elektronik
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 17:30 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 16:06 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 15:17 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 September 2020 | 14:08 WIB
SE-019/PP/2020
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 14:46 WIB
UJI MATERIIL
Selasa, 22 September 2020 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK