Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Prioritaskan Perlindungan Iklim, Pajak Energi Baru Dibahas

0
0

HELSINKI, DDTCNews—Pembahasan tentang perlindungan iklim menjadi prioritas utama dalam pertemuan para menteri keuangan dari 28 negara Uni Eropa (UE) di Helsinki, Finlandia. Dalam pertemuan tersebut UE mempertimbangkan pajak energi baru termasuk pada sektor penerbangan.

Selama ini negara-negara di UE telah memimpin perubahan global menuju energi terbarukan dan membentuk sistem untuk menentukan harga karbon. Namun, paket regulasi pajak energi yang ada tidak mengalami perubahan selama lebih dari 15 tahun.

“Aturan tersebut ketinggalan zaman dan kurang beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim serta perkembangan kebijakan energi di tingkat UE”, menurut sebuah dokumen yang akan dibahas para Menteri Keuangan UE, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Uni Eropa Keluarkan Sejumlah Negara dari Daftar Hitam Pajak

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire menyinggung tentang perlakuan khusus bagi sektor penerbangan di UE. Dia menyebut sektor penerbangan harus berkontribusi lebih besar untuk memerangi perubahan iklim.

Konstribusi tersebut dapat berupa pajak atau penguraangan keringanan pajak. Pasalnya, sektor penerbangan selama ini mendapat keuntungan dari pembebasan pajak dan keringanan lain agar dapat bersaing dengan maskapai non-UE.

Sementara itu, Menteri Keuangan Finlandia Mika Lintila mengatakan sulit membayangkan pajak atas perjalanan udara tanpa menjadikannya pajak global. Selain itu, penerapan pajak atas perjalanan udara juga harus memperhitungkan masalah daya saing.

Baca Juga: Amankan CPO RI di Eropa, Presiden Minta Dukungan Belanda

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menambahkan sejumlah negara terutama yang terisolasi menyatakan keprihatinan tentang dampak negatif pajak penerbangan. "Untuk itu, ketika kita membahas kesepakatan hijau Eropa, daya saing dan dampak sosial perlu diperhitungkan,” katanya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, selain kemungkinan pajak penerbangan para menteri juga membahas perubahan dalam tarif pajak untuk produk energi, promosi penggunaan bahan bakar terbarukan, dan pemajakan berdasarkan emisi CO2 atau efisiensi energi.

Lebih lanjut, seperti dilansir dw.com, ia menjabarkan langkah-langkah yang mungkin tercantum dalam dokumen adalah tarif pajak minimum yang lebih tinggi untuk energi, pungutan pajak atas bahan bakar fosil serta mengakhiri keringanan untuk sektor transportasi udara dan laut. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 untuk Ambil Sikap Soal Libra-Facebook

“Aturan tersebut ketinggalan zaman dan kurang beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim serta perkembangan kebijakan energi di tingkat UE”, menurut sebuah dokumen yang akan dibahas para Menteri Keuangan UE, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Uni Eropa Keluarkan Sejumlah Negara dari Daftar Hitam Pajak

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire menyinggung tentang perlakuan khusus bagi sektor penerbangan di UE. Dia menyebut sektor penerbangan harus berkontribusi lebih besar untuk memerangi perubahan iklim.

Konstribusi tersebut dapat berupa pajak atau penguraangan keringanan pajak. Pasalnya, sektor penerbangan selama ini mendapat keuntungan dari pembebasan pajak dan keringanan lain agar dapat bersaing dengan maskapai non-UE.

Sementara itu, Menteri Keuangan Finlandia Mika Lintila mengatakan sulit membayangkan pajak atas perjalanan udara tanpa menjadikannya pajak global. Selain itu, penerapan pajak atas perjalanan udara juga harus memperhitungkan masalah daya saing.

Baca Juga: Amankan CPO RI di Eropa, Presiden Minta Dukungan Belanda

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menambahkan sejumlah negara terutama yang terisolasi menyatakan keprihatinan tentang dampak negatif pajak penerbangan. "Untuk itu, ketika kita membahas kesepakatan hijau Eropa, daya saing dan dampak sosial perlu diperhitungkan,” katanya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, selain kemungkinan pajak penerbangan para menteri juga membahas perubahan dalam tarif pajak untuk produk energi, promosi penggunaan bahan bakar terbarukan, dan pemajakan berdasarkan emisi CO2 atau efisiensi energi.

Lebih lanjut, seperti dilansir dw.com, ia menjabarkan langkah-langkah yang mungkin tercantum dalam dokumen adalah tarif pajak minimum yang lebih tinggi untuk energi, pungutan pajak atas bahan bakar fosil serta mengakhiri keringanan untuk sektor transportasi udara dan laut. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 untuk Ambil Sikap Soal Libra-Facebook
Topik : pajak karbon, uni eropa, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG