Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Presiden Targetkan Peringkat Kemudahan Berusaha Jadi 40-50

A+
A-
0
A+
A-
0
Presiden Targetkan Peringkat Kemudahan Berusaha Jadi 40-50

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Seskab Pramono Anung memasuki kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11), untuk memimpin Rapat Terbatas tentang Kemudahan Berusaha. (Foto: Humas Setkab)

 

JAKARTA, DDTCNews—Kendati tahun ini stagnan dan justru turun tipis di peringkat 73, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan pemerintah agar ada kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia versi Bank Dunia, yaitu menjadi peringkat 40-50.

“Pada peringkat 40-50 yang kita inginkan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Oleh sebab itu, menurut Presiden, solusi yang dikerjakan tidak boleh sepotong-sepotong, harus kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, membutuhkan debirokratisasi, sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa dipotong, disederhanakan.

Baca Juga: Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

“Saya ingin para Menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detil, di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini,” ujar Presiden Jokowi, seperti dilansir laman resmi setkab.go.id.

Presiden meminta kepada dua Menteri Koordinator (Menko), yaitu Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi untuk mengawal langkah-langkah perbaikan reformasi di semua titik-titik lemah itu, agar betul-betul semuanya terlaksana dengan baik.

“Reformasi pelayanan perizinan yang cepat, yang terintegrasi dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten, harus menjadi sebuah desain. Sehingga kita bisa melihat, mengontrol, bisa mengawasi proses yang ada, di mana berhentinya, di mana ruwetnya bisa kita kontrol dan kita awasi,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam hal percepatan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business, 5 tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat di peringkat 72 pada 2018, dan turun menjadi 73 pada 2019.

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menhub Budi K. Sumadi, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkominfo Johny G. Plate, dan Menkop UKM Teten Masduki,

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Berikutnya Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkes dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata/Kepala BEKRAF Wishnutama Kusbandio, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis. (Bsi)

Topik : pelayanan investasi, BKPM, presiden jokowi, kemudahan berusaha

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 April 2022 | 12:43 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

LPI Dapat Modal Rp39 Triliun, Jokowi: Trust Investor Bakal Meningkat

Kamis, 07 April 2022 | 10:40 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Tetapkan Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri

Rabu, 16 Maret 2022 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Produksi Kendaraan Listrik, Jokowi Janjikan Insentif

Jum'at, 11 Maret 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Hilirisasi Mineral, Jokowi: Menkeu Nanti Bisa Pungut Pajaknya

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak