Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Praktisi Pajak: Pelaksanaan APA Layak Diperjuangkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Praktisi Pajak: Pelaksanaan APA Layak Diperjuangkan

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat memberikan paparan dalam Regular Tax Discussion ‘APA: Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing’, Kamis (14/5/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) dinilai layak untuk diperjuangkan karena mampu memberikan kepastian.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi mengatakan dalam PMK 22/2020, periode APA mencakup paling lama 5 tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA. Ada pula skema roll-back atau pemberlakuan hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum periode APA. Simak artikel ‘Mengukur Relaksasi atas Kesepakatan Harga Transfer’ dan ‘Diskusi MAP Tidak Selesai: Konsekuensi dan Alternatifnya’.

“Jadi ini adalah suatu hal yang sebenarnya mungkin sulit di awal dalam negosiasi tapi, menurut saya berdasarkan pengalaman, sangat layak untuk diperjuangkan,” ujarnya dalam Regular Tax Discussion ‘APA: Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing’, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Dalam acara yang dihelat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut, Danny mengatakan APA layak didahulukan. Hal ini karena jika terjadi sengketa, mulai dari pemeriksaan, keberatan, hingga banding, wajib pajak akan dihadapkan pada ketidakpastian.

Menurutnya, wajib pajak atau dalam hal ini perusahaan multinasional hanya membutuhkan kepastian. Kepastian itu terutama terkait besaran pajak yang harus dibayar sehingga tidak ada kejutan ketetapan pajak karena koreksi transfer pricing di kemudian hari. Ketidakpastian juga karena waktu penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang sangat lama, mulai dari proses pemeriksaan, keberatan, banding, sampai terbitnya putusan.

“Dengan APA, kita berdiskusi dan bernegosiasi terkait penentuan range, metode, pembanding, dan asumsi kritis dengan waktu yang cukup. Kalau pemeriksaan lebih bayar, keberatan, dan banding terkait sengketa transfer pricing, yang umumnya terkait sengketa fakta, waktu untuk menjelaskannya sangat terbatas. ,” imbuh Danny.

Baca Juga: Profesional DDTC Diakui Sebagai Praktisi Transfer Pricing Terkemuka

Di awal diskusi Danny membahas mengenai asumsi kritis dan kondisi ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan bahwa permohonan APA tidak mengakibatkan laba operasi wajib pajak lebih kecil dari 3 tahun SPT terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA. Ketentuan tersebut bisa menjadi kendala bagi wajib pajak dalam kondisi pandemik Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Danny juga sedikit mengulas kasus Kodak India karena dalam PMK 22/2020 juga diatur mengenai transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Simak artikel ‘Hubungan Istimewa & Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa’.

“Secara de facto, transaksi antara Kodak India dan Carestream India merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hubungan itu antara Kodak USA dan Onex Healthcare Holding melalui kontrak antara keduanya,” katanya. Uraian kasus selengkapnya dapat dilihat di artikel ‘Belajar dari Kasus Kodak India’.

Baca Juga: Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

Danny juga membahas mengenai rentang kewajaran. Dalam PMK 22/2020 disebutkan rentang kewajaran adalah nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (full range) dalam hal terbentuk dari dua pembanding atau nilai kuartil satu sampai tiga (interquartile range) dalam hal terbentuk dari tiga atau lebih pembanding.

Sizeable number ini menarik untuk didiskusikan karena saya menemukan artikel terbaru dari IBFD, minimal 27 pembanding untuk menetapkan full range,” katanya. Simak artikel ‘Polemik Jumlah Pembanding pada Penerapan Rentang Kewajaran’. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh
Topik : APA, transfer pricing, sengketa pajak, hubungan istimewa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 12:30 WIB
KP2KP PINRANG

Pet Shop Didatangi Petugas Pajak, Cek Omzet Hingga Status Kepemilikan

Sabtu, 30 Juli 2022 | 09:30 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

DDTC Academy Kembali Mengadakan English for Transfer Pricing – Batch 2

Jum'at, 29 Juli 2022 | 16:34 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat