Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Praktisi Pajak: Pelaksanaan APA Layak Diperjuangkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Praktisi Pajak: Pelaksanaan APA Layak Diperjuangkan

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat memberikan paparan dalam Regular Tax Discussion ‘APA: Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing’, Kamis (14/5/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) dinilai layak untuk diperjuangkan karena mampu memberikan kepastian.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi mengatakan dalam PMK 22/2020, periode APA mencakup paling lama 5 tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA. Ada pula skema roll-back atau pemberlakuan hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum periode APA. Simak artikel ‘Mengukur Relaksasi atas Kesepakatan Harga Transfer’ dan ‘Diskusi MAP Tidak Selesai: Konsekuensi dan Alternatifnya’.

“Jadi ini adalah suatu hal yang sebenarnya mungkin sulit di awal dalam negosiasi tapi, menurut saya berdasarkan pengalaman, sangat layak untuk diperjuangkan,” ujarnya dalam Regular Tax Discussion ‘APA: Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing’, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Dalam acara yang dihelat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut, Danny mengatakan APA layak didahulukan. Hal ini karena jika terjadi sengketa, mulai dari pemeriksaan, keberatan, hingga banding, wajib pajak akan dihadapkan pada ketidakpastian.

Menurutnya, wajib pajak atau dalam hal ini perusahaan multinasional hanya membutuhkan kepastian. Kepastian itu terutama terkait besaran pajak yang harus dibayar sehingga tidak ada kejutan ketetapan pajak karena koreksi transfer pricing di kemudian hari. Ketidakpastian juga karena waktu penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang sangat lama, mulai dari proses pemeriksaan, keberatan, banding, sampai terbitnya putusan.

“Dengan APA, kita berdiskusi dan bernegosiasi terkait penentuan range, metode, pembanding, dan asumsi kritis dengan waktu yang cukup. Kalau pemeriksaan lebih bayar, keberatan, dan banding terkait sengketa transfer pricing, yang umumnya terkait sengketa fakta, waktu untuk menjelaskannya sangat terbatas. ,” imbuh Danny.

Baca Juga: Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Di awal diskusi Danny membahas mengenai asumsi kritis dan kondisi ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan bahwa permohonan APA tidak mengakibatkan laba operasi wajib pajak lebih kecil dari 3 tahun SPT terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA. Ketentuan tersebut bisa menjadi kendala bagi wajib pajak dalam kondisi pandemik Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Danny juga sedikit mengulas kasus Kodak India karena dalam PMK 22/2020 juga diatur mengenai transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Simak artikel ‘Hubungan Istimewa & Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa’.

“Secara de facto, transaksi antara Kodak India dan Carestream India merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hubungan itu antara Kodak USA dan Onex Healthcare Holding melalui kontrak antara keduanya,” katanya. Uraian kasus selengkapnya dapat dilihat di artikel ‘Belajar dari Kasus Kodak India’.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Danny juga membahas mengenai rentang kewajaran. Dalam PMK 22/2020 disebutkan rentang kewajaran adalah nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (full range) dalam hal terbentuk dari dua pembanding atau nilai kuartil satu sampai tiga (interquartile range) dalam hal terbentuk dari tiga atau lebih pembanding.

Sizeable number ini menarik untuk didiskusikan karena saya menemukan artikel terbaru dari IBFD, minimal 27 pembanding untuk menetapkan full range,” katanya. Simak artikel ‘Polemik Jumlah Pembanding pada Penerapan Rentang Kewajaran’. (kaw)

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini
Topik : APA, transfer pricing, sengketa pajak, hubungan istimewa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 11 Januari 2022: Sebanyak 2.850 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

WP Non-Peserta Tax Amnesty Baru Bisa Ikut PAS Final Mulai Juli 2022

Selasa, 11 Januari 2022 | 11:30 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Soroti Pengelolaan APBD, Sebut 3 Aspek Perlu Dievaluasi

Selasa, 11 Januari 2022 | 08:55 WIB
DATA PPS HARI INI

Data Per 10 Januari 2022: Deklarasi Dalam Negeri Tembus Rp1 Triliun

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021