Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Meski Masuk Perpu 1/2020, DJP: Pajak Digital Tunggu Konsensus Global

A+
A-
11
A+
A-
11
Meski Masuk Perpu 1/2020, DJP: Pajak Digital Tunggu Konsensus Global

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi video, Rabu (22/4/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital tetap akan menunggu hasil konsensus OECD/G20 meskipun ketentuannya sudah masuk dalam Perpu No.1/2020.

Suryo mengatakan DJP terus berkomunikasi dengan working group di G20 untuk menyelesaikan konsensus pajak digital. Dia berharap konsensus tersebut segera tercapai sehingga PPh atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bisa langsung dikenakan.

"Kami sedang bekerja dan kami berkomunikasi terus dengan working group di G20. Sepanjang ada kepastian pengenaan pajaknya, ya kami implementasikan,” katanya melalui konferensi video, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: Kerangka untuk Sharing & Gig Economy, Definisi Platform Sangat Luas

Suryo mengatakan Perpu telah memperluas definisi PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pengenaan pajak tidak hanya berdasarkan physical presence yanga ada di ketentuan bentuk usaha tetap (BUT) selama ini.

Suryo masih belum menjabarkan secara detail konsep PPh dan pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan perusahaan digital tersebut. Menurutnya, hal spesifik mengenai pajak PMSE sedang dirumuskan sambil menanti hasil konsensus di G20.

Setelah konsensus tercapai, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan Perpu untuk mengatur ketentuan teknis pemajakan PMSE. Simak artikel ‘Beri Perlakuan Sama, Pemerintah Kenakan Pajak Transaksi Elektronik’.

Baca Juga: OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

Sementara pada pajak pertambahan nilai (PPN), Suryo menyebut DJP akan segera menunjuk subjek pajak luar negeri sebagai pemungut PPN. Ketentuan itu sebelumnya tidak dibolehkan, tetapi kini bisa dilakukan sejak berlakunya Perpu.

"Pemungutan PPN sepanjang pemungut PPN sudah ditunjuk. Kalau mereka sudah siap, langsung kita implementasikan," ujarnya.

Suryo menyebut pemerintah akan segera mengumumkan perusahaan digital sebagai pemungut PPN. Penarikan PPN bisa langsung berlaku setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan. (kaw)

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai
Topik : pajak digital, PMSE, ekonomi digital, DJP, Perpu 1/2020, DJP, OECD, G20, konsensus global
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 09:51 WIB
PEMBENTUKAN TAX CENTER UKI PAULUS MAKASSAR
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN