Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

PPN Impor Produk Digital Berlaku 1 Juli 2020, Ini Tanggapan IdEA

A+
A-
1
A+
A-
1
PPN Impor Produk Digital Berlaku 1 Juli 2020, Ini Tanggapan IdEA

Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews—Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor produk digital yang berlaku mulai 1 Juli 2020 dapat menghadirkan kesetaraan perlakuan.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga mengatakan belum ingin berkomentar banyak perihal kesetaraan perlakukan yang diinginkan. Namun, asosiasi mengapresiasi dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020.

“Kami menyambut diterbitkannya PMK 48/2020. Kami berharap PMK ini bisa mewujudkan level-playing field antara pelaku usaha PMSE luar negeri dengan kami selaku pelaku PMSE lokal,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (21/5/2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Bima juga enggan berkomentar banyak mengenai PMK 48/2020 tersebut. Dia mengaku saat ini masih menunggu beberapa aturan teknis PMK 48/2020 yang bakal diatur dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak.

Selain itu, ia juga mengaku masih mempelajari isi PMK 48/2020 tersebut. Namun, lanjutnya, terdapat beberapa pasal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan maupun otoritas pajak.

Salah satunya, mengenai kriteria yang digunakan Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut PPN PMSE seperti yang diamanatkan dalam Pasal 4 PMK 48/2020. Menurutnya kriteria itu perlu dijelaskan secara lebih spesifik agar tercipta akuntabilitas.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Di sisi lain, Bima juga menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai hal-hal teknis dalam PMK 48/2020.

“Kami bersedia untuk berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai hal-hal teknis dalam PMK 48/2020. Kami akan memberikan masukan agar peraturan ini diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini telah menerbitkan PMK 48/2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1/2020.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

PMK tersebut menjadi dasar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri oleh pelaku usaha PMSE, yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak.

Beleid itu mencakup berbagai jenis produk digital, seperti streaming musik berlangganan, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri. (rig)

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP
Topik : pmk 48/2020, ppn impor pajak digital, psme, pajak digital, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:15 WIB
KINERJA PENERIMAAN NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 13:34 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:35 WIB
YUNANI
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK