Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 2 pekan, mulai 7 November hingga 23 Desember 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tren kasus positif Covid-19 di luar Jawa dan Bali semakin menunjukkan perbaikan. Dia juga menyebut terdapat penambahan daerah yang mengalami penurunan level PPKM.

"Khusus di luar Jawa dan Bali, akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021," katanya, Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan penyesuaian terhadap kriteria menetapkan level PPKM pada berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya pada daerah dengan tingkat vaksinasi di bawah 50%, penerapan PPKM akan ditingkatkan 1 level.

Saat ini, daerah di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 1 sebanyak 129 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 51 kabupaten/kota. Kemudian, 193 kabupaten/kota menerapkan PPKM level 2 dari sebelumnya 175 kabupaten/kota.

Sementara itu, PPKM level 3 berlaku di 64 kabupaten/kota, dari sebelumnya 164 kabupaten/kota. Adapun untuk PPKM level 4, sudah tidak ada yang menerapkannya.

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Airlangga menjelaskan tingkat vaksinasi nasional untuk dosis pertama tercatat sudah mencapai 68,42%, sedangkan untuk dosis kedua 47,55% dari target vaksinasi. Dia menyebut masih ada 9 provinsi yang vaksinasinya kurang dari 50%, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua.

Menurutnya, pemerintah akan mengikuti arahan World Health Organization (WHO) untuk melakukan mitigasi terhadap varian Omicron yang sudah terdeteksi di 45 negara. Pemerintah akan memperbanyak sampel yang diperiksa, serta menyiapkan fasilitas kesehatan dan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Pemerintah masih melakukan evaluasi dan memonitor perkembangan terkait dengan Omicron," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Topik : PPKM, PPKM level 4, PPKM level 2, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, pembukaan mal, bioskop

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:55 WIB
PENANGAN COVID-19

Jokowi Pastikan Vaksinasi Booster Gratis, Ini Syaratnya

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak