Review
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 08 September 2022 | 17:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 12 September 2022 | 14:00 WIB
EDUKASI PAJAK

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 13 Desember, DKI Naik ke Level 2

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 13 Desember, DKI Naik ke Level 2

Kendaraan melintas di bawah layar digital himbauan terkait COVID-19 pada hari terakhir pemberlakuan PPKM Jawa-Bali periode 16-29 November 2021 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada periode 30 November hingga 13 Desember 2021 untuk wilayah di Pulau Jawa Bali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 63/2021 yang menyebut perpanjangan PPKM mempertimbangkan situasi pandemi berdasarkan asesmen Posko Penanganan Covid-19. Dalam perpanjangan kali ini, DKI Jakarta kembali menerapkan PPKM level 2, setelah sebelumnya berada pada level 1.

"Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 2 yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat," bunyi Inmendagri tersebut, dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Banyak Lapkeu Pemerintah Pusat-Daerah Raih WTP, Sri Mulyani Bilang Ini

Tito dalam Inmendagri tersebut menjelaskan terdapat 23 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2. Dari angka tersebut, 10 daerah di antaranya naik dari PPKM level 1 ke PPKM level 2.

Sejumlah ketentuan yang berlaku dalam wilayah PPKM level 2 di antaranya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU P2-APBN 2021 Menjadi Undang-Undang, Begini Kata Menkeu

Khusus pada SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB, kapasitas maksimal 62%-100% dengan menjaga jarak minimum 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sedangkan pada PAUD, kapasitas maksimum 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

Sementara itu, operasional supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%. Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi sejak 14 September 2021.

Operasional apotek toko obat dapat buka selama 24 jam, sedangkan pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang Lagi, Semua Daerah 'Level 1' Sampai 3 Oktober 2022

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah.

Mengenai operasional pusat perbelanjaan, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Ketentuannya yakni anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mal dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi.

Adapun soal operasional bioskop, wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi, kapasitas maksimal 70% serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam Peduli-Lindungi yang boleh masuk. Anak usia di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. (sap)

Baca Juga: DJP Tegaskan Lagi, Pentingnya UU HPP dalam Perkuat Fondasi Penerimaan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PPKM, PPKM level 4, PPKM level 2, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, pembukaan mal, bioskop

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Juli 2022 | 12:17 WIB
PENANGANAN COVID-19

Pemerintah Waspadai Subvarian Covid-19, Vaksin Booster Terus Dikebut

Sabtu, 16 Juli 2022 | 09:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Konser Musik Kembali Digelar, Pajak Hiburan Jadi Andalan Penerimaan

berita pilihan

Sabtu, 24 September 2022 | 18:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Sabtu, 24 September 2022 | 16:00 WIB
KP2KP BENTENG

Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Sabtu, 24 September 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 15:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

Sabtu, 24 September 2022 | 13:00 WIB
PERPRES 111/2022

Perpres Baru, Jokowi Minta Pencapaian Sasaran SDGs Dipercepat

Sabtu, 24 September 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sabtu, 24 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Manfaatkan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir September 2022

Sabtu, 24 September 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Masih Punya Waktu Hingga Jumat Depan untuk Repatriasi PPS

Sabtu, 24 September 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Setujui Pasal Burden Sharing Subsidi BBM Antara Pusat dan Pemda