Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 13 Desember, DKI Naik ke Level 2

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 13 Desember, DKI Naik ke Level 2

Kendaraan melintas di bawah layar digital himbauan terkait COVID-19 pada hari terakhir pemberlakuan PPKM Jawa-Bali periode 16-29 November 2021 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada periode 30 November hingga 13 Desember 2021 untuk wilayah di Pulau Jawa Bali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 63/2021 yang menyebut perpanjangan PPKM mempertimbangkan situasi pandemi berdasarkan asesmen Posko Penanganan Covid-19. Dalam perpanjangan kali ini, DKI Jakarta kembali menerapkan PPKM level 2, setelah sebelumnya berada pada level 1.

"Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 2 yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat," bunyi Inmendagri tersebut, dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Tito dalam Inmendagri tersebut menjelaskan terdapat 23 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2. Dari angka tersebut, 10 daerah di antaranya naik dari PPKM level 1 ke PPKM level 2.

Sejumlah ketentuan yang berlaku dalam wilayah PPKM level 2 di antaranya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari

Khusus pada SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB, kapasitas maksimal 62%-100% dengan menjaga jarak minimum 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sedangkan pada PAUD, kapasitas maksimum 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

Sementara itu, operasional supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%. Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi sejak 14 September 2021.

Operasional apotek toko obat dapat buka selama 24 jam, sedangkan pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah.

Mengenai operasional pusat perbelanjaan, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Ketentuannya yakni anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mal dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi.

Adapun soal operasional bioskop, wajib menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi, kapasitas maksimal 70% serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam Peduli-Lindungi yang boleh masuk. Anak usia di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. (sap)

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Topik : PPKM, PPKM level 4, PPKM level 2, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, pembukaan mal, bioskop

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:19 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Resmi Perpanjang Insentif Pajak Barang Penanganan Covid-19

Senin, 10 Januari 2022 | 18:09 WIB
CHINA

Wah, Wajib Pajak China Kembali Kebanjiran Insentif Sampai 2023

Senin, 10 Januari 2022 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Covid Omicron Melonjak, Luhut: Tolong Jangan Dulu ke Luar Negeri

Senin, 10 Januari 2022 | 16:23 WIB
SE-018/PP/2021

SE Baru, Begini Persidangan Pengadilan Pajak Saat PPKM Level 1-4

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021