Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Darurat, Luhut: Sektor Nonesensial 100% WFH, Mal Tutup Sementara

A+
A-
5
A+
A-
5
PPKM Darurat, Luhut: Sektor Nonesensial 100% WFH, Mal Tutup Sementara

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dalam konferensi video, Kamis (1/7/2021). 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyusun ketentuan teknis terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3—20 Juli 2021.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan ketentuan dalam PPKM darurat lebih ketat dibandingkan dengan PPKM berskala mikro untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Menurutnya, para gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa-Bali telah bersepakat menjalankan PPKM darurat secara tegas.

"Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% work from home (WFH)," katanya melalui konferensi video, Kamis (1/7/2021).

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Luhut mengatakan pengetatan juga berlaku pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang harus melalui jaringan atau online. Kebijakan itu berlaku mulai dari level sekolah, perguruan tinggi, hingga tempat pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, dan teknologi informasi diberlakukan work from office (WFO) maksimum 50% dari total pegawai.

Sementara pada sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, serta industri makanan dan minuman dibolehkan 100% WFO dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Pada supermarket, pasar, dan toko kelontong berlaku pembatasan waktu operasional hingga pukul 20.00 dengan pengunjung maksimum 50% dari kapasitas. Adapun apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Dia menyebut pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara sepanjang periode PPKM darurat. Demikian pula pada tempat ibadah, fasilitas publik, dan kegiatan seni/budaya.

Mengenai ketentuan perjalanan domestik menggunakan moda transportasi jarak jauh, Luhut menyebut pelakunya harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksinasi dosis pertama) dan tes usap dengan hasil negatif. Ketentuan itu berlaku pada moda transportasi pesawat terbang, bus, dan kereta api.

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

"Penggunaan kartu vaksin ini tujuannya untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita dan sebaliknya, dan menambah orang lain yang mendapat vaksin," ujarnya.

Luhut menambahkan pemerintah juga mengatur sejumlah kewenangan tambahan kepada kepala daerah selama periode PPKM darurat. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten/kota yang mengalami kelebihan kepada kabupaten/kota yang kekurangan.

Selain itu, gubernur, bupati, dan wali kota berwenang melarang setiap bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan. Pengawasan ketat terhadap pemberlakuan PPKM darurat akan dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Menurut Luhut, kepala daerah yang tidak menjalankan ketentuan PPKM darurat dapat dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara," imbuhnya.

Dengan berbagai pengetatan pada PPKM darurat, dia menargetkan penambahan kasus Covid-19 dapat berkurang menjadi di bawah 10.000 kasus per hari, dari saat ini sekitar 21.000 kasus per hari. (kaw)

Baca Juga: Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Topik : PPKM darurat, WFH, WFO, Luhut, Presiden Jokowi, Covid-19, pandemi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 17:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Eksistensi Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Rabu, 08 September 2021 | 11:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menyadari Peran Pajak dalam Program Vaksinasi

Selasa, 07 September 2021 | 15:07 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Insentif Pajak dalam Masa Pemulihan Ekonomi

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP