JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memandang akses keuangan atau pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih belum optimal.

Bahlil mengatakan pembiayaan yang disalurkan perbankan terhadap UMKM masih sangat minim, padahal UMKM memiliki kontribusi tidak kecil terhadap perekonomian nasional dan juga penyerapan tenaga kerja.

"Credit lending pada 2021 sekitar Rp6.000 triliun, kredit ke luar itu Rp400 triliun. Namun, UMKM tidak lebih dari Rp1.127 triliun," katanya dikutip pada Minggu (19/3/2023).

Bahlil menuturkan dukungan pembiayaan atau kredit terhadap UMKM perlu diperluas mengingat sektor ekonomi tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB dan menyerap 97% lapangan kerja.

Dia menilai terhambatnya penyaluran kredit bagi UMKM disebabkan minimnya jumlah UMKM yang memiliki izin usaha. Hal ini juga diakibatkan oleh proses pengurusan izin yang lambat, utamanya di daerah.

Untuk itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kementerian Investasi/BKPM serta pemerintah daerah untuk mempercepat perizinan bagi usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan data online single submission (OSS), terdapat sebanyak 1,89 juta usaha mikro dan kecil yang memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sudah memiliki izin pada 2022.

Sementara itu, penanaman modal oleh usaha mikro dan kecil tersebut mencapai Rp318,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja hingga 7,6 juta orang. (rig)