Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PMK Baru! Indonesia Terapkan Tarif Preferensi untuk Negara-Negara Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
PMK Baru! Indonesia Terapkan Tarif Preferensi untuk Negara-Negara Ini

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan persetujuan preferensi perdagangan antarnegara anggota D-8 atau Developing Eight.

Tata cara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/PMK.04/2021. Beleid tersebut dirilis untuk untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional antarnegara anggota D-8.

“Untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang yang berasal dari negara-negara anggota D-8,” demikian bunyi penggalan pertimbangan PMK 203/2021, dikutip pada Selasa (4/1/2022)

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Pemerintah Indonesia sebelumnya meratifikasi persetujuan preferensi perdagangan antarnegara anggota D-8 dengan meneken Peraturan Presiden No. 54/2011. Hal ini ditujukan untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.

D-8 merupakan perhimpunan beberapa negara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997. Negara anggota D-8 terdiri atas Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Merujuk pada PMK 203/2021, barang impor dari negara anggota D-8 dapat memperoleh tarif preferensi. Pengenaan tarif preferensi membuat besaran bea masuk yang dibayarkan lebih rendah dari tarif bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN). Simak ‘Apa Itu Tarif Preferensi’.

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Namun, tarif preferensi atas barang impor tersebut dapat dinikmati apabila memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Rules of origin merupakan ketentuan khusus berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan suatu negara untuk menentukan negara asal barang. Simak ‘Apa itu Rules of Origin’.

Guna memenuhi rules of origin, barang yang diimpor harus memenuhi 3 ketentuan, yaitu kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Pemenuhan syarat rules of origin dibuktikan dengan penyerahan certificate of origin (surat keterangan asal/SKA) pada saat importasi. Dalam hal ini, SKA yang harus dimiliki adalah SKA persetujuan preferensi perdagangan antarnegara anggota D-8 (SKA Form D-8). Simak “Apa Itu Surat Keterangan Asal?

Baca Juga: Lakukan Reformasi Fiskal Saat Pandemi, Wamenkeu: Kita Bangsa Pemenang

Perincian tarif preferensi untuk barang dari dari negara anggota D-8 tersebut tercantum dalam PMK yang menetapkan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan preferensi perdagangan antarnegara anggota D-8.

“Peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” demikian bunyi Pasal 31 PMK 203/2021. (rig)

Baca Juga: Antisipasi Hal Ini, WP Diimbau Jangan Tunggu Akhir Bulan Ikut PPS
Topik : pmk 203/2021, peraturan menteri keuangan bea masuk, tarif preferensi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

Selasa, 24 Mei 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beri Kesempatan Bagi Wajib Pajak Ikut PPS, DJP Tahan SP2DK

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor