Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu Tarif Preferensi?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Tarif Preferensi?

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45/PMK.04/2020 yang memberikan relaksasi penyerahan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk pemanfaatan fasilitas impor menggunakan tarif preferensi bea masuk.

Relaksasi tersebut ditujukan untuk merespons terganggunya aktivitas impor akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Hal ini lantaran merebaknya Covid-19 berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman SKA oleh negara mitra dagang Indonesia.

Hambatan dalam proses penerbitan dan pengiriman SKA menimbulkan efek domino terkait dengan proses klaim tarif preferensi atas barang impor. Pasalnya, SKA menjadi salah satu syarat agar importir dapat menggunakan tarif preferensi. Lantas, apa yang dimaksud dengan tarif preferensi?

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Definisi
MERUJUK pada International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax Glossary (2015) tarif preferensi adalah tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PMK 11/2019, tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Sementara itu, laman resmi e-SKA Kementerian Perdagangan mendefinisikan tarif preferensi sebagai fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Baca Juga: Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Skema
SAAT ini Indonesia telah menerapkan tarif preferensi dalam beberapa skema, di antaranya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), dan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Lalu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Perincian tarif prefrensi untuk setiap skema tersebut telah ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Misalnya, tarif preferensi ATIGA tercantum dalam PMK 25/2017, dan ACFTA dimuat dalam PMK 26/2017.

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Selanjutnya, AKFTA termaktub dalam PMK 24/2017, IJEPA diatur dalam PMK 30/2017 dan AIFTA termuat dalam PMK 27/PMK.010/2017. Sebagai suatu fasilitas, besaran tarif preferensi dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Secara lebih terperinci, tarif preferensi dapat diberikan terhadap impor barang untuk dipakai, impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat (TPB) maupun pusat logistik berikat (PLB) yang telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi saat pemasukan barang.

Tarif khusus ini juga dapat diterapkan atas pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) sepanjang memenuhi tiga ketentuan. Pertama, bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabean.

Baca Juga: Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Kedua, pada saat pemasukan barang ke kawasan bebas telah mendapat persetujuan penggunaan tarif preferensi. Ketiga, dilakukan oleh pengusaha di kawasan bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi.

Adapun importir yang bisa mendapatkan tarif preferensi di antaranya adalah importir perseorangan atau badan hukum, penyelenggara atau pengusaha TPB, penyelenggara atau pengusaha PLB, dan pengusaha di Kawasan Bebas.

Syarat
NAMUN, untuk menikmati tarif preferensi barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Rules of origin merupakan ketentuan khusus berdasar perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan suatu negara untuk menentukan negara asal barang.

Baca Juga: Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh 5,44%, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Guna memenuhi rules of origin barang yang diimpor harus memenuhi tiga ketentuan, yaitu: kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria) dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Pemenuhan syarat rules of origin dibuktikan dengan penyerahan certificate of origin (surat keterangan asal/SKA) pada saat importasi. SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA (IPSKA) yang menyatakan barang tersebut dapat diberikan tarif preferensi.

Selain SKA, rules of origin dapat dibuktikan invoice declaration eksportir yang telah disertifikasi IPSKA, SKA Form D yang dapat dikirim secara elektronik antarengara ASEAN, atau movement certificate yang dirilis negara pengekspor kedua berdasarkan SKA negara anggota. (Bsi)

Baca Juga: Kinerja Konsumsi Rumah Tangga Sudah Kembali ke Posisi Sebelum Pandemi

Topik : tarif preferensi, kamus pajak, SKA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap! Insentif untuk Perusahaan KITE IKM Bakal Diperluas

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Shifting?

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan