Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Pilih SIN atau Tetap NPWP? Tulis Komentarnya, Raih Handphonenya

A+
A-
9
A+
A-
9
Pilih SIN atau Tetap NPWP? Tulis Komentarnya, Raih Handphonenya

JAKARTA, DDTCNews—Akhir November 2019, Ditjen Pajak (DJP) mengundang mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo untuk berbicara tentang Single Identification Number (SIN) di hadapan civitas akademika Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Paparan Hadi tentang SIN ini sebenarnya simpel, yaitu bagaimana caranya agar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya berisi data NPWP, tetapi juga bisa menyimpan dan berfungsi sebagai nomor tagihan telepon, air, listrik, kepemilikan mobil, kartu kredit, dan seterusnya.

Data ini lalu digabungkan dengan data nonkeuangan di e-KTP, mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, paspor, kartu miskin, dan seterusnya. Gabungan data keuangan dalam NPWP dan data nonkeuangan atau kependudukan dalam e-KTP inilah yang disebut dengan SIN.

Baca Juga: Diskon Pajak Properti 30% Belum Cukup Turunkan Harga Sewa

Karena itu, begitu NPWP berubah menjadi SIN, ia akan menyatukan sekaligus mengintegrasikan berbagai nomor identitas unik yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selama ini, terdapat hampir 40 nomor identitas unik yang diterbitkan berbagai instansi yang satu sama lain tidak terintegrasi.

Semua Dirjen Pajak pasti merasakan betul kesulitan akibat terus dibebani target penerimaan pajak yang berlipat. Dengan SIN yang mengintegrasikan data keuangan dan nonkeuangan itu, target yang membebani tersebut dianggap bisa menjadi lebih ringan.

Pasalnya, SIN dapat menjadi alat pengumpulan informasi yang efektif sekaligus menjadi alat uji kepatuhan wajib pajak. Dengan akses informasi perbankan yang sudah terbuka untuk kepentingan perpajakan, SIN dengan sendirinya akan menjadi senjata rahasia DJP menggenjot penerimaan.

Baca Juga: Warga Mulai Terima Insentif Rp961 Triliun, Termasuk Penangguhan Pajak

DJP juga akan dipaksa lebih mengandalkan proses bisnis yang berbasis pelayanan dan konseling dalam menguji kepatuhan, ketimbang menggencarkan kegiatan pemeriksaan. Pola ini dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan fiskus mengumpulkan penerimaan, dan akhirnya mengerek tax ratio.

Namun, sebetapapun mulia tujuan itu, tetap ada kelemahan di dalam SIN, terutama masalah sumber hukum, keamanan dan kerahasiaan data, serta kredibilitas lembaga pengelolanya. Apakah benar DJP dapat dipercaya mengelola SIN? Apakah DJP bisa membentengi keamanan dan kerahasiaan data SIN?

Pertanyaan itu layak diajukan karena mungkin situasinya lebih baik tetap seperti ini, NPWP tetap berisi data NPWP. Kalaupun ada perluasan fungsi NPWP, perluasan tersebut terbatas seperti Kartin1 atau integrasi NPWP dengan NIK dan NPPPJK alias tidak sampai melebar ke mana-mana.

Baca Juga: Implementasi NPWP Instansi Pemerintah Ditunda, Begini Penjelasan DJP

Lantas apa yang seharusnya dilakukan DJP? Kembali mengaktivasi gagasan pembentukan SIN dari NPWP? Atau lebih baik tetap NPWP seperti sekarang ini? Atau Anda punya pandangan lain? Tulis komentar Anda di bawah ini, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung! (Bsi)

Baca Juga: Ini Kriteria NPWP Bendahara Pemerintah yang Bakal Dihapus DJP

Data ini lalu digabungkan dengan data nonkeuangan di e-KTP, mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, paspor, kartu miskin, dan seterusnya. Gabungan data keuangan dalam NPWP dan data nonkeuangan atau kependudukan dalam e-KTP inilah yang disebut dengan SIN.

Baca Juga: Diskon Pajak Properti 30% Belum Cukup Turunkan Harga Sewa

Karena itu, begitu NPWP berubah menjadi SIN, ia akan menyatukan sekaligus mengintegrasikan berbagai nomor identitas unik yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selama ini, terdapat hampir 40 nomor identitas unik yang diterbitkan berbagai instansi yang satu sama lain tidak terintegrasi.

Semua Dirjen Pajak pasti merasakan betul kesulitan akibat terus dibebani target penerimaan pajak yang berlipat. Dengan SIN yang mengintegrasikan data keuangan dan nonkeuangan itu, target yang membebani tersebut dianggap bisa menjadi lebih ringan.

Pasalnya, SIN dapat menjadi alat pengumpulan informasi yang efektif sekaligus menjadi alat uji kepatuhan wajib pajak. Dengan akses informasi perbankan yang sudah terbuka untuk kepentingan perpajakan, SIN dengan sendirinya akan menjadi senjata rahasia DJP menggenjot penerimaan.

Baca Juga: Warga Mulai Terima Insentif Rp961 Triliun, Termasuk Penangguhan Pajak

DJP juga akan dipaksa lebih mengandalkan proses bisnis yang berbasis pelayanan dan konseling dalam menguji kepatuhan, ketimbang menggencarkan kegiatan pemeriksaan. Pola ini dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan fiskus mengumpulkan penerimaan, dan akhirnya mengerek tax ratio.

Namun, sebetapapun mulia tujuan itu, tetap ada kelemahan di dalam SIN, terutama masalah sumber hukum, keamanan dan kerahasiaan data, serta kredibilitas lembaga pengelolanya. Apakah benar DJP dapat dipercaya mengelola SIN? Apakah DJP bisa membentengi keamanan dan kerahasiaan data SIN?

Pertanyaan itu layak diajukan karena mungkin situasinya lebih baik tetap seperti ini, NPWP tetap berisi data NPWP. Kalaupun ada perluasan fungsi NPWP, perluasan tersebut terbatas seperti Kartin1 atau integrasi NPWP dengan NIK dan NPPPJK alias tidak sampai melebar ke mana-mana.

Baca Juga: Implementasi NPWP Instansi Pemerintah Ditunda, Begini Penjelasan DJP

Lantas apa yang seharusnya dilakukan DJP? Kembali mengaktivasi gagasan pembentukan SIN dari NPWP? Atau lebih baik tetap NPWP seperti sekarang ini? Atau Anda punya pandangan lain? Tulis komentar Anda di bawah ini, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung! (Bsi)

Baca Juga: Ini Kriteria NPWP Bendahara Pemerintah yang Bakal Dihapus DJP
Topik : SIN, hadi poernomo, NPWP
X

Edit Komentar

Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
Komentar
PERIODE DESEMBER I, 1-15 DESEMBER 2019
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
SIN
NPWP
Pilih SIN atau NPWP dahulu
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000
SIN 
17
73.91%
NPWP 
6
26.09%

Muhammad Taufiq Badruzzuhad

Minggu, 15 Desember 2019 | 21:18 WIB
Pada masa sulitnya mencapai target pajak seperti akhir-akhir ini, SIN dapat menjadi angin segar bagi DJP untuk menggenjot penerimaan perpajakan. Terintegrasinya berbagai nomor identitas menjadi satu akan mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya DJP, manfaat SIN juga dapat d ... Baca lebih lanjut

Firda 'Aini

Minggu, 15 Desember 2019 | 20:07 WIB
Risiko penggunaan SIN adalah pencurian identitas apabila kartu SIN hilang dan keadaan demografi Indonesia menjadi kendala implementasi SIN mengingat masih banyak masyarakat adat yang tinggal jauh dari perkotaan. Dalam kaitannya dengan pajak, perusahaan pemberi kerja menggunakan SIN untuk melaporkan ... Baca lebih lanjut

Siska Dwi Utami

Minggu, 15 Desember 2019 | 01:19 WIB
SIN adalah kartu identitas yang mengintegrasikan semua data kependudukan. Penggunaan SIN sebagai identitas pembayaran pajak akan meningkatkan penerimaan negara, karena penyimpangan di bidang perpajakan akan berkurang seperti penggelapan atau penghindaran pajak dengan menggunakan berbagai kartu ide ... Baca lebih lanjut

Samodra H Setyawan

Jum'at, 13 Desember 2019 | 14:42 WIB
Dengan SIN bisa menyatukan berbagai identitas warga negara untuk mendukung ketersediaan data dan informasi WP untuk optimalisasi penerimaan negara.

Atma Vektor Mercury

Jum'at, 13 Desember 2019 | 10:44 WIB
Melihat dari skala prioritas, tentunya adanya SIN akan membantu otoritas pajak kita memiliki data yang lebih mumpuni. Sayangnya hal ini harus dibarengi dengan berbagai perizinan antar kementerian dan lembaga yang membutuhkan waktu cukup lama. Terbukti dengan adanya prototype "KartIn1" yg dirilis tah ... Baca lebih lanjut

harry gunawan

Kamis, 12 Desember 2019 | 22:44 WIB
Single Identification Number sangat diperlukan oleh warga Negara untuk mempermudah adiministrasi, namun penggagas SIN sebaiknya bukan instansi sekelas direktorat, namun lebih merupakan proyek strategis salah satu kementerian missal kemendagri yang diawasi dengan ketat. Karena dengan menyerahkan kepa ... Baca lebih lanjut

Ghafiqi Amhariputra

Kamis, 12 Desember 2019 | 17:27 WIB
Kata kunci dalam perdebatan ini adalah “Integrasi”. Konsep SIN yang ditawarkan itu, berupaya mengintegrasikan seluruh data dan informasi milik seorang Warga Negara yang selama ini terpisah-pisah di setiap lembaga negara. Posisi saya, sangat setuju dengan konsep ini, mengingat data dan infor ... Baca lebih lanjut

Indrajaya Burnama

Kamis, 12 Desember 2019 | 17:07 WIB
SIN sangat dibutuhkan pemerintah saat ini karena tiga alasan. Pertama, sistem perpajakan nasional, Self Assessment System, sangat mengharapkan partisipasi Wajib Pajak secara jujur dan terbuka dalam melakukan kewajiban dan mengambil hak perpajakannya. Namun belum semua Wajib Pajak terdaftar patuh pa ... Baca lebih lanjut

David

Kamis, 12 Desember 2019 | 15:48 WIB
SIN adalah sebuah ide gemilang untuk mewujudkan good government and digital society. Namun perlu diluruskan jika ada pandangan yang mengungkapkan “bagaimana cara merubah NPWP menjadi SIN” karena sejatinya SIN memiliki tanggung jawab lebih besar jka dibandingkan NPWP. Dalam komparasinya terhadap ... Baca lebih lanjut

Matthew JA

Rabu, 11 Desember 2019 | 11:19 WIB
SIN merupakan terobosan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Penggunaan SIN dapat mewujudkan integrasi berbagai data yang dimiliki oleh wajib pajak, baik finansial maupun non finansial. Integrasi ini dapat pula mendukung pengujian kepatuhan pajak (tax compliance) dalam self assesment. Pen ... Baca lebih lanjut
1 2 3 >
artikel terkait
Senin, 02 Maret 2020 | 16:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 02 Maret 2020 | 15:36 WIB
PENGAWASAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 08:01 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Rabu, 26 Februari 2020 | 14:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT