Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Peta Jalan Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan Disusun

A+
A-
4
A+
A-
4
Peta Jalan Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan Disusun

Ketua Komwasjak Mardiasmo (kiri) bersama para narasumber seminar nasional bertajuk Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan untuk Sinergi dalam Ekosistem Pengawasan Penerimaan Negara, Kamis (21/7/2022).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyusun peta jalan transformasi kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan 2022.

Untuk mendapat masukan terkait dengan peta jalan itu, Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan untuk Sinergi dalam Ekosistem Pengawasan Penerimaan Negara, Kamis (21/7/2022).

“Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] telah mengeluarkan KMK baru, yaitu KMK No. 245 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Jalan Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan Tahun 2022,” ujar Ketua Komwasjak Mardiasmo, dikutip dari siaran pers.

Baca Juga: PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Komwasjak, sambungnya, telah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah one-on-one meeting dengan Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait serta seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan, termasuk dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Kali ini, seminar dihadiri 486 peserta zoom meeting dan 472 peserta mengikuti acara melalui siaran langsung kanal Youtube Sekretariat Jenderal. Ada beberapa narasumber yang hadir dalam acara tersebut.

Mereka adalah Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Praktisi sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen-PANRB Nanik Murwati, Akademisi Universitas Gadjah Mada Wihana Kirana Jaya, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus.

Baca Juga: DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

“Kami mengundang seluruh pembicara untuk memberikan masukan dan insight terkait dengan transformasi kelembagaan komite pengawas perpajakan,” imbuh Mardiasmo dalam seminar yang diselenggarakan bersamaan dengan momentum peringatan hari jadi ke-15 Komwasjak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan perlunya transformasi kelembagaan Komwasjak untuk meningkatkan kualitas organisasi, menyelaraskan struktur organisasi, memperbaiki proses bisnis, memodernisasi kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), serta memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan dengan semangat sinergi antarunit.

“Untuk memaksimalkan peran Komwasjak perlu dilakukan tinjauan ulang bagaimana arah Komwasjak di masa mendatang,” ujar Heru.

Baca Juga: Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Heru juga memberikan apresiasi kinerja Komwasjak karena telah memberi kontribusi yang berharga untuk mengawal penerimaan negara, khususnya terkait pengawasan perpajakan. Namun, peningkatan kinerja harus selalu berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan.

“Komwasjak harus melakukan pengawasan perpajakan secara efektif serta lebih berdaya guna dan mampu menjadi sisi mandiri. Selalu berusaha melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai bentuk continuous improvement dalam memberikan respons penyesuaian terhadap tingginya dinamika perubahan,” jelas Heru.

Secara garis besar, penyusunan peta jalan transformasi kelembagaan Komwasjak meliputi 3 aspek, yaitu kelembagaan, ruang lingkup, serta aspek proses bisnis/tata kelola.

Baca Juga: Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Dari sisi internal, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan transformasi harus partisipatif melibatkan banyak pihak, mendengarkan banyak masukan, sekaligus mengusung semangat transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan.

Dari sisi eksternal, Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan sudah seharusnya Komwasjak mengambil peran sebagai perwakilan suara wajib pajak. Aspek ini krusial untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya trust akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan aturan. Apabila indikator kepatuhan sukarela ini sudah terbangun maka otomatis penerimaan pajak pun akan meningkat,” katanya.

Baca Juga: PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen-PANRB Nanik Murwati menyampaikan perlu dibuat pemetaan-pemetaan dan penegasan kedudukan Komwasjak, tidak hanya sebagai komite nonstruktural, tetapi sebagai lembaga nonstruktural (LNS).

Untuk aspek ruang lingkup, Akademisi Universitas Gadjah Mada Wihana Kirana Jaya menyampaikan pembangunan kelembagaan tidak hanya tentang organisasi, tetapi juga rule of the game dengan continuous improvement untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan public trust.

Terkait dengan aspek proses bisnis/tata kelola, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan perlunya penguatan penyelesaian pengaduan di tingkat institusi penyelenggara, misalnya dengan memperkuat tata kelola pengaduan. (kaw)

Baca Juga: Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Komite Pengawas Perpajakan, ombudsman, pajak, Komwasjak, Kemenkeu, DJP, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Waduh! KPP Minta 300 Rekening Diblokir Gara-Gara Tunggakan Menumpuk

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 10:15 WIB
DDTC ACADEMY - ADA APA DENGAN PAJAK?

Freelancer & UMKM Wajib Melakukan Pencatatan! Simak Caranya di Sini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara