Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Diusulkan Dapat Potongan Pajak 30% dan Pembebasan Denda

A+
A-
1
A+
A-
1
Perusahaan Diusulkan Dapat Potongan Pajak 30% dan Pembebasan Denda

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pengurangan sebesar 30% atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan pelaku usaha pada tahun ini.

Usulan tersebut dimuat dalam dokumen rancangan resolusi tentang strategi penerimaan negara yang diserahkan kepada Komite Tetap Majelis Nasional. Keringanan serupa juga telah diberikan pemerintah pada tahun lalu untuk membantu pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kementerian mengusulkan penurunan pajak penghasilan badan sebesar 30% pada 2021," bunyi dokumen tersebut, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Pengurangan pajak tersebut rencananya berlaku pada kuartal III dan IV tahun ini. Selain bisnis besar, otoritas berencana memberikan potongan 50% atas pajak yang dibayarkan usaha rumah tangga dan individu. Kemudian, ada pengurangan 30% pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa sektor.

Otoritas juga mengusulkan pembebasan denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran pada 2020 dan 2021. Insentif akan diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut pada 2018, 2019, dan 2020.

Secara umum, dukungan pemerintah berupa pengurangan pajak dan pembebasan denda akan mencapai VND138 triliun atau sekitar Rp85,79 triliun pada tahun ini. Dari angka tersebut, sebesar VND118 triliun atau sekitar Rp73,35 triliun di antaranya telah direalisasikan.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Adapun pada tahun lalu, realisasi insentif pengurangan pajak dan pembebasan denda pajak mencapai VND129 triliun atau sekitar Rp80,19 triliun.

“Kementerian Keuangan juga sedang mengkaji proposal untuk mengurangi biaya penggunaan lahan pada 2021," bunyi dokumen tersebut, seperti dilansir vietnamplus.vn.

Pemerintah menargetkan rencana resolusi tersebut dapat segera disetujui Komite Tetap Majelis Nasional sehingga bisa diserahkan kepada perdana menteri sebelum 10 Agustus 2021. (kaw)

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Topik : Vietnam, pajak perusahaan, insentif pajak

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 14:00 WIB
LUKSEMBURG

Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Jum'at, 17 September 2021 | 17:30 WIB
PAJAK UMKM

Setoran Pajak UMKM Masih Minim, Hal Ini Jadi Pengganjal

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah