Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Persaingan Memanas, Capres Korea Selatan Bakal Hapus Pajak Atas Saham

A+
A-
0
A+
A-
0
Persaingan Memanas, Capres Korea Selatan Bakal Hapus Pajak Atas Saham

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Calon presiden Korea Selatan dari partai oposisi, Yoon Suk-yeol, berencana menghapuskan pajak capital gains atas saham. Rancangan kebijakan ini makin meramaikan pilpres yang bakal digelar Maret 2022 mendatang.

Tim kampanye Yoon mengklaim langkah ini diperlukan untuk melindungi investor ritel.

"Penghapusan pajak bakal membantu pertumbuhan pasar saham Korea Selatan dan melindungi investor ritel yang berencana mengakumulasi kekayaan melalui saham," tulis tim kampanye Yoon melalui Facebook resminya, dikutip Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: Istana Serahkan Keputusan Pengenaan Pajak Baru Kepada Marcos

Rencana ini pun berbanding terbalik dengan rencana presiden petahana, Moon Jae In. Moon berencana untuk meningkatkan tarif pajak atas capital gains menjadi 25% pada tahun depan.

Tarif pajak atas capital gains sebesar 25% akan diberlakukan pada 2023 atas penghasilan tahunan dari transaksi saham lebih dari KRW50 juta. Hal ini telah direncanakan oleh pemerintah Korea Selatan sejak tahun 2020.

Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan pajak ini akan melindungi investor ritel di tengah suku bunga yang cenderung menurun.

Baca Juga: Tarik Investor, Negara Ini Bebaskan PPN Transaksi Kripto Hingga 2023

Kementerian Keuangan memperkirakan tarif pajak 25% ini hanya akan berdampak pada 300.000 orang saja. (sap)

Topik : pajak internasional, capital gains tax, pajak saham, pajak kripto, pajak digital, pajak bursa, bursa saham, Korea Selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor