LAYANAN PAJAK

Permohonan Penelitian di Kantor Pajak Ditolak? Bisa Jadi Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Mei 2024 | 12:00 WIB
Permohonan Penelitian di Kantor Pajak Ditolak? Bisa Jadi Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat umum, terutama mahasiswa, bisa melakukan penelitian atau riset di Ditjen Pajak (DJP) dan unit vertikalnya. Riset perpajakan ini bisa dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, atau penelitian untuk tujuan tertentu.

Pengajuan permohonan riset bisa dilakukan secara onlina melalui eriset.pajak.go.id. Dalam beberapa kasus, DJP terpaksa menolak permohonan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Ada beberapa alasan yang mendasarinya.

"Biasanya, karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian berkas permohonan," tulis DJP dalam laman FAQ e-riset, dikutip pada Senin (20/5/2024).

Baca Juga:
Coretax DJP: Layanan Pajak Online Diperbanyak, Termasuk yang Otomatis

Selain itu, alasan lainnya adalah tema atau topik penelitian yang dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP. Penolakan permohonan juga bisa disebabkan tidak tersedianya data atau narasumber yang diperlukan untuk memenuhi permohonan riset.

Alasan lainnya, data riset yang diminta bisa saja dinilai melanggar kerahasiaan wajib pajak sesuai dengan Pasal 34 UU KUP dan informasi publik yang diaturdalam UU 14/2008. Penolakan juga bisa muncul atas pertimbangan tertentu dari masing-masing unit kerja yang menjadi sasaran penelitian.

"Atas penolakan permohonan izin riset, peneliti bisa mengajukan kembali permohonan izin riset dengan memperhatikan alasan penolakan," tulis DJP.

Baca Juga:
Dapat WhatsApp Isi File ‘SPT Kurang Bayar’? Hati-Hati Penipuan

Cara Mengajukan Penelitian di DJP

Pengajuan izin penelitian atau riset ini dilakukan secara online melalui laman eriset.pajak.go.id. Persyaratan yang perlu dilengkapi apabila masyarakat ingin mengajukan izin riset pajak antara lain surat keterangan/pengantar, proposal riset, dan surat pernyataan.

Layanan riset yang bisa diperoleh antara lain permohonan data/informasi pajak dari DJP, permohonan penyebaran kuisioner, permohonan narasumber wawancara, permohonan narasumber diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD).

Sebagai acuan, DJP sudah menyusun daftar rema riset yang sekiranya bisa dimanfaatkan juga oleh otoritas dalam menyusun kebijakan perpajakan. Daftar tema riset telah dibagi ke dalam 7 tema riset dan dapat disaring sesuai kebutuhan periset. Ketujuh tema riset tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kepatuhan Perpajakan
  2. Peraturan Perpajakan
  3. Teknologi Informasi Perpajakan
  4. SDM dan Organisasi DJP
  5. Edukasi Perpajakan
  6. Layanan Perpajakan
  7. Penegakan Hukum Perpajakan

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP melalui sambungan telepon 021 5250208/021 5251509 atau email [email protected]. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB