Permohonan Penelitian di Kantor Pajak Ditolak? Bisa Jadi Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat umum, terutama mahasiswa, bisa melakukan penelitian atau riset di Ditjen Pajak (DJP) dan unit vertikalnya. Riset perpajakan ini bisa dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, atau penelitian untuk tujuan tertentu. 

Pengajuan permohonan riset bisa dilakukan secara onlina melalui eriset.pajak.go.id. Dalam beberapa kasus, DJP terpaksa menolak permohonan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. 

"Biasanya, karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian berkas permohonan," tulis DJP dalam laman FAQ e-riset, dikutip pada Senin (20/5/2024).

Selain itu, alasan lainnya adalah tema atau topik penelitian yang dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP. Penolakan permohonan juga bisa disebabkan tidak tersedianya data atau narasumber yang diperlukan untuk memenuhi permohonan riset.

Alasan lainnya, data riset yang diminta bisa saja dinilai melanggar kerahasiaan wajib pajak sesuai dengan Pasal 34 UU KUP dan informasi publik yang diaturdalam UU 14/2008. Penolakan juga bisa muncul atas pertimbangan tertentu dari masing-masing unit kerja yang menjadi sasaran penelitian. 

"Atas penolakan permohonan izin riset, peneliti bisa mengajukan kembali permohonan izin riset dengan memperhatikan alasan penolakan," tulis DJP.

Cara Mengajukan Penelitian di DJP

Pengajuan izin penelitian atau riset ini dilakukan secara online melalui laman eriset.pajak.go.id. Persyaratan yang perlu dilengkapi apabila masyarakat ingin mengajukan izin riset pajak antara lain surat keterangan/pengantar, proposal riset, dan surat pernyataan.

Layanan riset yang bisa diperoleh antara lain permohonan data/informasi pajak dari DJP, permohonan penyebaran kuisioner, permohonan narasumber wawancara, permohonan narasumber diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD).

Sebagai acuan, DJP sudah menyusun daftar rema riset yang sekiranya bisa dimanfaatkan juga oleh otoritas dalam menyusun kebijakan perpajakan. Daftar tema riset telah dibagi ke dalam 7 tema riset dan dapat disaring sesuai kebutuhan periset. Ketujuh tema riset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Perpajakan
2. Peraturan Perpajakan
3. Teknologi Informasi Perpajakan
4. SDM dan Organisasi DJP
5. Edukasi Perpajakan
6. Layanan Perpajakan
7. Penegakan Hukum Perpajakan

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP melalui sambungan telepon 021 5250208/021 5251509 atau email [email protected]. (sap)