BERITA TERKINI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dalam webinar yang digelar P3KPI, Selasa (20/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan agenda perluasan basis pajak menjadi salah satu upaya otoritas pajak untuk menghadapi beragam tantangan dalam pengumpulan penerimaan pajak yang optimal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan setidaknya ada empat tantangan utama yang dimaksud antara lain ketidakpastian ekonomi global, tren pertumbuhan setoran pajak yang menurun, tax ratio yang menurun, dan pandemi Covid-19.
"Pertumbuhan penerimaan pajak cenderung menurun di bawah 10% sejak 2015 dan tax ratio yang optimal untuk menunjang pembangunan berkelanjutan sebesar 15% belum tercapai," katanya dalam webinar yang digelar P3KPI, Selasa (20/10/2020).
Hestu menilai salah satu solusi atas empat problematika itu adalah dengan memperluas basis pajak. Terdapat dua pendekatan yang akan ditempuh DJP dalam memperluas basis pajak itu antara lain melalui kepatuhan sukarela yang tinggi dan pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan.
Agenda perluasan basis pajak dengan kepatuhan sukarela akan dilakukan DJP melalui sarana edukasi dan kehumasan yang efektif, termasuk menyelenggarakan pelayanan yang mudah berkualitas serta menjamin prinsip kepastian hukum dalam pembuatan regulasi.
Sementara itu, pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan akan dilakukan dengan beberapa saluran kebijakan seperti ekstensifikasi berbasis kewilayahan dan pengawasan WP strategis, serta melakukan pemeriksaan berbasis risiko dan penagihan pajak berbasis risiko.
"Perluasan basis pajak dilakukan melalui platform baru DJP dengan basis kewilayahan yang membagi wajib pajak menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan," tutur Hestu.
Dia berharap pendekatan kewilayahan membuat alokasi SDM dalam dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang lebih intensif dan komprehensif dengan segmentasi wajib pajak.
"Kami juga ingin perluasan basis pajak meningkatkan kualitas hasil penelitian atas SP2DK dan LHP2DK serta meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat," ujarnya. (rig)
