Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Perluas Basis Pajak, DJP Bakal Gunakan Dua Pendekatan Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Perluas Basis Pajak, DJP Bakal Gunakan Dua Pendekatan Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dalam webinar yang digelar P3KPI, Selasa (20/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan agenda perluasan basis pajak menjadi salah satu upaya otoritas pajak untuk menghadapi beragam tantangan dalam pengumpulan penerimaan pajak yang optimal.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan setidaknya ada empat tantangan utama yang dimaksud antara lain ketidakpastian ekonomi global, tren pertumbuhan setoran pajak yang menurun, tax ratio yang menurun, dan pandemi Covid-19.

"Pertumbuhan penerimaan pajak cenderung menurun di bawah 10% sejak 2015 dan tax ratio yang optimal untuk menunjang pembangunan berkelanjutan sebesar 15% belum tercapai," katanya dalam webinar yang digelar P3KPI, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: DJP Beberkan Fokus Kerja KPP untuk Satu Bulan Terakhir Ini

Hestu menilai salah satu solusi atas empat problematika itu adalah dengan memperluas basis pajak. Terdapat dua pendekatan yang akan ditempuh DJP dalam memperluas basis pajak itu antara lain melalui kepatuhan sukarela yang tinggi dan pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan.

Agenda perluasan basis pajak dengan kepatuhan sukarela akan dilakukan DJP melalui sarana edukasi dan kehumasan yang efektif, termasuk menyelenggarakan pelayanan yang mudah berkualitas serta menjamin prinsip kepastian hukum dalam pembuatan regulasi.

Sementara itu, pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan akan dilakukan dengan beberapa saluran kebijakan seperti ekstensifikasi berbasis kewilayahan dan pengawasan WP strategis, serta melakukan pemeriksaan berbasis risiko dan penagihan pajak berbasis risiko.

Baca Juga: Usulkan RUU PK, Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Baru di Bawah Kemenkeu

"Perluasan basis pajak dilakukan melalui platform baru DJP dengan basis kewilayahan yang membagi wajib pajak menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan," tutur Hestu.

Dia berharap pendekatan kewilayahan membuat alokasi SDM dalam dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang lebih intensif dan komprehensif dengan segmentasi wajib pajak.

"Kami juga ingin perluasan basis pajak meningkatkan kualitas hasil penelitian atas SP2DK dan LHP2DK serta meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Wajibkan Entitas Ini Laporkan Keuangan, Siapa Saja?

Topik : basis pajak, kebijakan pajak, kepatuhan pajak, pengawasan pajak, ditjen pajak DJP, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Estu Kresnha

Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:39 WIB
Benar, di tengah masa pandemi seperti ini kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan ditambah semangat gotong royong untuk membangkitkan kembali perekonomian negara sangat dibutuhkan.
1
artikel terkait
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:47 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:32 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 02 Desember 2020 | 14:46 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Rabu, 02 Desember 2020 | 13:37 WIB
PMK 184/2020
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI