LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak atas Industri Jasa Pelayaran, Baca Panduannya di Sini!

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Januari 2024 | 11:43 WIB
Perlakuan Pajak atas Industri Jasa Pelayaran, Baca Panduannya di Sini!

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengandalkan jalur perairan sebagai sarana utama transportasi laut yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan.

Hal ini menjadikan perusahaan jasa pelayaran memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan melalui layanan angkutan orang atau barang.

Dalam konteks perpajakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan yang mengatur pemajakan atas perusahaan pelayaran, termasuk jasa pelayaran dalam negeri.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Merujuk pada Surat Edaran (SE) No. 29/PJ.4/1996, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Lebih lanjut, dalam SE-32/PJ.4/1996, dijelaskan wajib pajak pelayaran luar negeri adalah wajib pajak perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Namun demikian, adanya perubahan regulasi, perbedaan interpretasi antara otoritas dan pelaku usaha, serta kurangnya edukasi atau pemahaman, sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha pelayaran.

Baca Juga:
Implementasi ‘Two-Pillar Solution’ Kian Dekat, Siapkah Kita?

Untuk itu, Perpajakan DDTC menyediakan panduan pajak dengan judul Pajak Penghasilan atas Jasa Pelayaran yang berisi informasi terkait dengan pemajakan atas layanan pelayaran.

Poin-poin yang dibahas dalam panduan tersebut meliputi:

  • Subjek dan objek PPh Pasal 15 perusahaan pelayaran dalam negeri
  • Tarif efektif yang berlaku bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri
  • Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri
  • Subjek dan objek PPh Pasal 15 perusahaan pelayaran luar negeri
  • Tarif efektif yang berlaku bagi wajib pajak perusahaan pelayaran luar negeri
  • Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran luar negeri
  • Ketentuan khusus terhadap pemajakan atas jasa pelayaran

Untuk informasi lebih lanjut, akses panduan pajak melalui platform Perpajakan DDTC melalui tautan berikut: https://perpajakan.ddtc.co.id/panduan-pajak/pajak-transaksi/pajak-penghasilan-atas-jasa-pelayaran (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu