Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Periode Pakai PPh Final UMKM Habis? Tidak Bisa Diperpanjang

A+
A-
34
A+
A-
34
Periode Pakai PPh Final UMKM Habis? Tidak Bisa Diperpanjang

Ilustrasi. Pengunjung melihat kerajinan topeng yang dipajang di ruang pamer produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Rumah Solusi di Malang, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas menegaskan masa berlaku pengenaan PPh final sesuai PP 23/2018 tidak bisa diperpanjang. Bagi perseroan terbatas (PT) yang sudah menggunakan sejak 2018, mulai 2021 sudah harus menggunakan tarif PPh sesuai ketentuan umum.

Penegasan ini disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, saat menjawab salah satu pertanyaan warga net. Pertanyaan terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya permohonan perpanjangan pengenaan tarif final karena omzet perusahaan turun.

Kring Pajak mengatakan bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2018, wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum.

Baca Juga: Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency

“Sehingga tidak bisa lagi untuk menggunakan PP 23/2018 maupun melakukan perpanjangan,” tulis Kring Pajak melalui Twitter, Senin (21/9/2020).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh final berlaku paling lama 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, pengenaan PPh final berlaku hingga akhir tahun pajak 2020.

Kemudian, pengenaan PPh final berlaku paling lama 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, penggunaan tarif PPh final 0,5% berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

Baca Juga: Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

Meskipun sudah tidak menggunakan skema PPh final, wajib pajak badan masih bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E dari UU PPh. Syaratnya, wajib pajak badan dalam negeri ini memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar. Simak artikel ‘Tidak Pakai Lagi PPh Final UMKM? DJP: Kalau Rugi, Tidak Bayar Pajak’.

Sementara jangka waktu pengenaan PPh final untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar (setelah berlakunya PP 23/2018) atau sejak tahun pajak 2018 (bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018). (kaw)

Baca Juga: Mulai Pakai Tarif PPh Umum, UMKM Perlu Pendampingan Berbagai Pihak
Topik : PPh final, UMKM, PP 23/2018
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 05 Mei 2021 | 17:44 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 03 Mei 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PPh
Rabu, 28 April 2021 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 09:00 WIB
MOLDOVA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK