TAX CENTER DAN AKADEMISI

Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Desember 2022 | 11:35 WIB
Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum PERTAPSI Darussalam didampingi Ketua Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol dan Anggota Dewan Pembina PERTAPSI Yeheskiel Minggus Tiranda berfoto bersama setelah penandatanganan MoU. 

JAKARTA, DDTCNews – Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meneken memorandum of understanding (MoU) pada hari ini, Senin (12/12/2022).

MoU berisi kesepakatan bersama mengenai pembinaan dan pengembangan tax center serta civitas akademisi pajak. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum PERTAPSI Darussalam. Ketua Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol dan Anggota Dewan Pembina PERTAPSI Yeheskiel Minggus Tiranda hadir menyaksikan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kehadiran PERTAPSI sangat penting mengingat sebagai wadah tax center dan akademisi. DJP, sambungnya, perlu bantuan untuk bercerita mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

“Pajak itu bentuk kegotong-royongan. Tanpa ada pajak, sebagian penerimaan negara tidak terisi. Mari kita kelola bareng-bareng,” ujar Suryo di Gedung Makara Art Center (MAC) Universitas Indonesia.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam DJP, sambung dia, tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, menurut Suryo, dibutuhkan juga adanya sinergi dengan pihak berada di tengah otoritas dan wajib pajak.

“Antara kami yang ada di DJP dan semua orang yang ada di Indonesia memiliki tugas yang sama. Kita panggul, kita gendong bersama-sama,” imbuh Suryo.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Ketua Umum PERTAPSI Darussalam mengatakan kesepakatan yang diteken pada hari ini bertujuan untuk membangun literasi pajak dengan melibatkan tax center dan akademisi sehingga membentuk masyarakat sadar pajak.

“Terbentuk masyarakat sadar pajak yang peduli akan hak dan kewajiban pajak,” katanya.

Sebagai informasi, pendirian PERTAPSI telah disahkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010507.AH.01.07.Tahun 2022. Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum pada 19 Oktober 2022.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Perkumpulan ini bersama-sama dengan DJP membina seluruh tax center perguruan tinggi di seluruh Indonesia. PERTAPSI membantu DJP sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan menyosialisasikan peraturan perpajakan bagi masyarakat.

Perkumpulan ini turut berperan aktif membantu masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. PERTAPSI juga bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan NKRI.

Pemenuhan tanggung jawab itu dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan; menyelenggarakan ujian sertifikasi keilmuan pajak; serta ikut serta public hearing dengan pihak-pihak terkait dalam hal perpajakan.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini dilakukan bersamaan dengan momentum launching logo dan nama PERTAPSI. PERTAPSI merupakan perubahan nama dari Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Simak ‘Resmi Diluncurkan, PERTAPSI Hadir untuk Perpajakan Indonesia’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu