BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Peningkatan kelengkapan dan akurasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) untuk memperbaiki skor penilaian TADAT.
DJP bersama Itjen Kemenkeu menyepakati beberapa perbaikan setelah mengetahui hasil penilaian kesehatan organisasi DJP dengan The Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) pada 2021 masih pada level C. Simak ‘Ini Hasil Penilaian dengan TADAT terhadap Ditjen Pajak pada 2021’.
“Demi kualitas tata kelola sistem administrasi DJP, pelayanan kepada WP (wajib pajak), dan kepatuhan WP yang akan tercermin pada skor penilaian TADAT berikutnya, DJP bersama Itjen menyepakati untuk melakukan perbaikan,” tulis Itjen Kemenkeu dalam laporannya, dikutip pada Jumat (2/6/2023).
Adapun peningkatan kelengkapan dan akurasi pelaporan SPT dilakukan dengan mengevaluasi variabel compliance risk management (CRM) fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Seperti diketahui, DJP memiliki beberapa CRM berdasarkan pada fungsinya.
Adapun CRM merupakan suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Proses yang dimaksud meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, serta mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya.
Pengelolaan risiko kepatuhan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan pada perilaku wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
Adapun CRM ditujukan untuk membantu DJP mencapai tujuan strategis organisasi dengan menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. CRM didesain untuk memperhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap WP. Simak ‘Apa Itu CRM?’.
Selain evaluasi variabel CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan, DJP juga menyusun kebijakan pengendalian mutu pemeriksaan yang spesifik dan terukur. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kelengkapan dan akurasi pelaporan SPT.
Kemudian, DJP juga akan melakukan integrasi dan interkoneksi aplikasi pendukung proses bisnis pemeriksaan. Ada pula pengembangan mekanisme pengujian data secara otomatis penghitungan tax gap secara berkala. (kaw)
