Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

A+
A-
0
A+
A-
0
Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebut keseimbangan primer berada dalam posisi negatif sejalan dengan pelebaran defisit akibat pandemi Covid-19.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak guna mengembalikan keseimbangan primer ke arah positif.

"Kalau penerimaan pajak bisa diperbaiki, itu akan berdampak besar terhadap pengurangan defisit dan terhadap [pengurangan] defisit keseimbangan primer," katanya, Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Luky menilai basis penerimaan pajak perlu diperluas untuk mencapai keseimbangan primer positif. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah dan DPR dalam memperluas basis penerimaan pajak ialah dengan menerbitkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"UU HPP ini memang untuk memperbaiki basis penerimaan pajak kita. Bukan pembiayaan utangnya, tetapi justru yang paling menentukan itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan basis penerimaan kita," jelasnya.

Sebagai informasi, keseimbangan primer tercatat berada di posisi negatif sejak 2012. Keseimbangan primer mulai bergerak ke arah positif pada 2015.

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Pada 2020, keseimbangan primer sempat diproyeksikan defisit sampai dengan Rp12,01 triliun. Namun, dalam perkembangannya, defisit keseimbangan primer melebar ke angka Rp633,6 triliun sejalan dengan pelebaran defisit anggaran.

Tahun ini, defisit keseimbangan primer diproyeksikan turun ke level Rp328,37 triliun. Tahun depan, defisit keseimbangan primer ditargetkan kembali menurun menjadi Rp156,75 triliun.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer ini juga menjadi indikator yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membayar bunga utang.

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Bila keseimbangan primer tercatat negatif, artinya pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang. Bila keseimbangan primer berada pada zona positif, artinya pemerintah dapat menggunakan pendapatan untuk membayar bunga utang. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemenkeu, penerimaan pajak, pajak, keseimbangan primer, utang, bunga utang, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

2023 Bakal Lebih Menantang, Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi Dijaga

Rabu, 30 November 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PINRANG

Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Rabu, 30 November 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA

Tinggal Hari Ini! Masa Berlaku Pemutihan Pajak Kendaraan

Rabu, 30 November 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Pemda di Bank Melonjak, Jokowi: Tolong Dicek Satu per Satu

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:31 WIB
KINERJA FISKAL

Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda