Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? DJP: Masih Didiskusikan

A+
A-
1
A+
A-
1
Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? DJP: Masih Didiskusikan

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tengah berkomunikasi dengan penyedia platform e-commerce guna membahas ketentuan penunjukan penyelenggara e-commerce sebagai pemungut pajak sesuai dengan undang-undang.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penyelenggara e-commerce domestik bisa ditunjuk sebagai pemungut pajak berdasarkan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Namun, diskusi lebih lanjut masih diperlukan, terutama menyangkut desain kebijakan dan waktu implementasi.

"Marketplace tadi feasible enggak [ditunjuk sebagai pemungut pajak]? Feasible. Cuma kan mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku," katanya, dikutip pada Rabu (5/10/2022).

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Suryo menegaskan DJP tidak mungkin menunjuk pihak untuk memungut pajak atas nama otoritas pajak tanpa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang akan ditunjuk tersebut terlebih dahulu.

Meski demikian, penunjukan sebagai pemungut pajak atas aktivitas jual beli di e-commerce sudah bisa dilakukan mengingat penyelenggara e-commerce juga sudah ditunjuk untuk memungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa.

"Kan sudah ada Bela Pengadaan, itu pelaku platform-nya siapa? Ya platform yang ada sebetulnya. Mungut pajak tidak? Mungut. Transaksi yang mana? Transaksi kepada pemerintah yang dilakukan lewat platform. Jadi kalau masalah workability-nya memungkinkan," ujar Suryo.

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Untuk diketahui, penyelenggara marketplace dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/2022.

Melalui PMK tersebut, marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM.

PPh Pasal 22 yang dipungut ialah sebesar 0,5% dan terutang atas penghasilan yang diterima rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang dan jasa, persewaan, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta.

Baca Juga: Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

PPh Pasal 22 yang dipungut atas pembayaran kepada rekanan merupakan kredit pajak bagi rekanan dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

Apabila pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas penghasilan yang dikenai PPh final maka PPh Pasal 22 tersebut adalah bagian dari pelunasan PPh final.

Contoh penghasilan yang dikenai PPh final, yaitu penghasilan dari sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, jasa konstruksi, atau penjualan barang dan jasa oleh wajib pajak yang memanfaatkan PPh final UMKM.

Baca Juga: Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Selisih kurang antara PPh final yang terutang dan PPh Pasal 22 yang telah dipungut harus disetorkan sendiri oleh rekanan sebagai bagian dari pelunasan PPh final. Adapun PPN yang wajib dipungut pihak marketplace sebesar 11% sesuai dengan tarif PPN yang berlaku secara umum. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak suryo, e-commerce, marketplace, pemungut pajak, pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

2023 Bakal Lebih Menantang, Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi Dijaga

Rabu, 30 November 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PINRANG

Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Rabu, 30 November 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA

Tinggal Hari Ini! Masa Berlaku Pemutihan Pajak Kendaraan

Rabu, 30 November 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Pemda di Bank Melonjak, Jokowi: Tolong Dicek Satu per Satu

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif